SHARE

Proses persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP Kemendagri sudah bergulir dua bulan, tepatnya sejak digelarnya sidang perdana pada Kamis, 9 Maret 2017, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.

Setelah sidang perdana tersebut Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta dan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan persidangan pada setiap Senin dan Kamis. Seandainya tidak terkendala hari-hari libur, di mana Senin dan Kamis juga terkena, mestinya hingga Kamis, 11 Mei 2017 ini, sudah 20-an sidang yang digelar. Namun karena terkena libur, termasuk Kamis ini, hingga saat ini baru dilakukan 13 kali persidangan.

sidangku

Jaksa Penuntut Umum KPK dan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta mentargetkan penyelesaian proses persidangan kasus e-KTP Kemendagri ini selama tiga bulan. Namun, target tersebut tampaknya sulit dicapai–bahkan tidak mungkin. Pasalnya, tahapan persidangan kasus ini masih jauh dari harapan, sementara tersangkanya pun terus bertambah, dari semula hanya dua saat persidangan dimulai.

Dari rencana 133 saksi yang dihadirkan di persidangan pun, belum separuhnya yang sudah dipanggil.

sidang

KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini sejak pertengahan 2014. Selama hampir tiga tahun, lembaga tersebut telah memeriksa 294 saksi, menetapkan dua tersangka dan menyita Rp247 miliar.

Yang menarik pada persidangan pertama adalah untuk dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, 9 Maret 2017 itu, tim JPU dari KPK menyiapkan surat dakwaan setebal 24.000 lembar. Tingginya hampir 2,5 meter. Namun untuk persidangan, dakwaan dipersingkat menjadi 121 halaman.

Dua terdakwa adalah Irman, mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Direktur Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Baca Juga  Inilah Gertakan KPK Soal Bukti-Bukti Baru Kasus e-KTP

jaksa

Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR)

Meski kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini telah dilakukan sebanyak 13 kali, namun ada saja yang masih bertanya, apa sih yang dikorupsi?

Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun.

Dugaan korupsi KTP elektronik melewati tiga tahapan ini.

irmankamis

Namun, KPK menyebut ada kejanggalan pada “tahapan (awal) pembahasan anggaran”. Pada September 2012, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menangkap adanya kejanggalan dalam proses tender.

Kala itu tender pengadaan e-KTP dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.