SHARE

Jakarta – Hary Tanoesoedibjo memohon status tersangka yang diputuskan Bareskrim Polri kepadanya digugurkan lewat permintaan praperadilan. Sidang hari ini masuk agenda putusan praperadilan masalah SMS ancaman ke Jaksa Yulianto.

Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Mohammad Fadil Imran yang memimpin Dirtipid Siber Bareskrim Polri turut memonitor segera sidang putusan itu. Sidang diawali sekitaran jam 12. 30 WIB.

” Dengan adanya ini sidang diawali serta terbuka untuk umum, ” kata hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Fadil menggunakan baju bewarna putih di kursi pemirsa sidang, tidak turut duduk dengan jejeran kuasa hukum Polri di bagian kanan. Sesaat di bagian kiri ada kuasa hukum dari pihak Hary Tanoe.

Fadil tidak ingin berkomentar berkaitan kehadirannya ini. Ia merekomendasikan untuk segera ajukan pertanyaan ke Humas Polri.

” Segera ke Kadiv Humas saja ya, ” kata Fadil sebelumnya masuk ruangan sidang.

Seperti di ketahui, Hary Tanoe jadi tersangka karna SMS yang di kirim ke jaksa Yulianto didugakan memiliki kandungan unsur ancaman. Polisi menjerat Hary Tanoe dengan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 mengenai ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 mengenai Perubahan UU ITE Nomor 11/2008. Ancaman pidana penjaranya 4 th..

Atas basic itu dia memohon status tersangkanya digugurkan lewat tuntutan praperadilan. Kuasa hukum Hary, Munathsir Mustaman menilainya penyidikan yang dikerjakan Polri disangka menyalahi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Munatsir mengatakan sistem penyidikan perkara masalah SMS ancaman menyalahi Pasal 109 KUHAP. Dalam pasal itu, menurut Munatsir, dijelaskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) mesti di kirim pada terlapor serta pelapor dalam kurun saat 7 hari. Tetapi sebenarnya, sambung Munatsir, SPDP baru di kirim 47 hari lalu.

Baca Juga  Presidium Alumni 212 Bela Hary Tanoe, Habib Rizieq Kecewa

” Seperti kita kenali, penyidikan itu pada tanggal 4 Mei 2016, lalu SPDP itu baru dikerjakan pada pemohon sekitaran tanggal 20 Juni 2017, jadi ada selang saat 47 hari, ” kata Munatsir dalam sidang praperadilan, Senin (10/7).