SHARE

YOGYAKARTA — Universitas Gajah Mada (UGM) meneguhkan sikap atas gonjang-ganjing Pansus Angket Derwan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyatakan penolakan atas hadirnya pansus angket itu serta meneguhkan prinsip menampik pelemahan pada KPK.

Dipandu Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, dosen-dosen UGM mengemukakan sikapnya atas hadirnya Pansus Angket KPK. Tiga point pernyataan dibacakan Dosen Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto, yang ikut didampingi Rektor UGM Panut Mulyono.

Pertama, sekarang ini tengah dikerjakan konsolidasi support dari dosen-dosen UGM untuk penolakan Pansus Angket KPK serta telah ada sekitaran 400-an nada. Jumlah akhir support itu juga akan di sampaikan dengan resmi pada 17 Juli 2017, berbarengan dengan deklarasi Pergerakan UGM Berintegritas.

Ke-2, UGM juga akan memonitor dengan jeli perubahan sistem di Pansus Angket KPK serta juga akan mengkaji subtansinya, dengan memohon pendapat pakar yang kompeten hingga tanggal 16 Juli. Ke-3, sivitas juga akan deklarasikan Pergerakan UGM Berintegritas dengan topik, cara serta program berpusat di universitas. ” Ini sikap akademisi meneguhkan kembali prinsip UGM jadi pergerakan intelektual, ” kata Sigit, Senin (10/7).

Sesaat, kerektoran UGM mengutamakan support atas langkah yang di ambil dosen-dosen untuk menampik pelemahan pada KPK. Rektor UGM Panut Mulyono menjelaskan, rektorat juga akan mensupport pergerakan yang dikerjakan dosen-dosen, terutama untuk menghapus menjalarnya korupsi di Indonesia. ” Kami mensupport seutuhnya beberapa langkah yang di ambil dosen-dosen, ” tutur Panut.

Pernyataan sikap itu dibacakan di Balairung Gedung Pusat Kampus Gajah Mada serta di hadiri dosen-dosen dari beragam bagian keilmuwan di UGM. Ikut ada bekas Rektor UGM waktu jabatan 2014-2017, Dwikorita Karnawati, yang turut menyatakan support pada pemberantasan korupsi di Indonesia.