SHARE

Lhokseumawe – Nasib amnesti untuk Din Minimi serta kelompoknya di Aceh masih tetap belum juga terang. Pemerintah disuruh tegas karna tiap-tiap WNI memiliki hak direhabilitasi namanya.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil memohon pemerintah berlaku tegas masalah amnesti/abolisi pada Din Minimi dkk. Jadi warga negara, mereka miliki hak untuk direhabilitasi namanya walaupun tidak lepas dari tudingan beragam pihak.

Saat itu, grup bersenjata di Aceh, Din Minimi dkk berhasil dirangkul oleh Kepala BIN Sutiyoso. Pada Sutiyoso, saat itu Din Minimi mengemukakan beberapa keinginan diantaranya, reintegrasi GAM, pemerintah memerhatikan yatim piatu, memerhatikan beberapa inong balee (janda GAM) supaya mereka sejahtera.

Diluar itu, keinginan beda yaitu supaya KPK turun ke Aceh. Dengan musyawarah serta beragam perjanjian, Din Minimi dengan anak buahnya pada akhirnya turun gunung serta menyerahkan senjatanya.

” Pemerintah mesti ambil sikap tegas pada pemberian amnesti itu. Jangan pernah ada pembiaran seperti saat ini, ” kata Nasir Djamil pada wartawan di Lhokseumawe, Selasa (25/7/2017).

Nasir menilainya grup Din Minimi itu menyerahkan diri semasa Sutiyoso masih tetap jadi Kepala BIN. Saat ke Aceh, Sutiyoso melakukan tindakan atas nama BIN bukanlah pribadi.

Oleh karenanya, pemerintah pusat mesti lihat kembali kalau BIN itu sisi dari instansi pemerintah serta mesti disikapi berkaitan hak-hak warga negara.

” Saat itu Sutiyoso melakukan tindakan atas nama BIN. Bukanlah atas kehendak pribadi. Bila pribadi, terang saat ini telah tak akan di BIN serta tentunya hilang demikian saja. Tetapi ini kan atas nama BIN. Negara mesti menindaklanjuti janganlah dilewatkan saja. Bila dilewatkan apa kata dunia, ” sebut politisi PKS itu.

Baca Juga  Pimpinan DPR Fahami Hak Angket KPK

Untuk di ketahui, Din Minimi dkk yang bekas anggota GAM angkat senjata sekali lagi, karna tidak senang pada eks elit GAM yang duduk dalam pemerintahan di Aceh (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf). Saat itu Din Minimi serta beberapa bekas kombatan GAM banyak kecewa dengan kemampuan Pemerintah Aceh yang dipandang tidak berhasil penuhi janji perjanjian perdamaian untuk menanggung kesejahteraan sosial orang-orang Aceh.

Mereka cuma melawan Pemerintah Aceh, bukanlah melawan TNI serta Polri di Aceh. Din Minimi dkk menuntut keadilan untuk beberapa kombatan serta rakyat Aceh.