SHARE

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan siap membuktikan ucapannya yang menyebut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan memberikan keterangan palsu di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, 30 Maret lalu.

Dalam sidang itu, Novel menyebut anggota Fraksi Hanura Miryam S Haryani mendapat ancaman dari enam orang politikus di DPR. Di antaranya adalah politikus Golkar Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, politikus Gerindra Desmond J Mahesa, politikus Hanura Syarifudin Suding, dan politikus PDIP Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu meresponsnya dengan menyebut Novel memberikan keterangan palsu. Dia menyatakan siap diperiksa KPK untuk membuktikan ucapannya itu.
Jangankan dimintai keterangan, ditembak juga siap, itu yang disampaikan Masinton Pasaribu.

tonikum

Ia juga melontarkan tawa panjangnya, hahahaha.

Masinton menegaskan, siap mempertanggungjawabkan ucapannya bahwa enam nama anggota DPR -termasuk dirinya- yang dikatakan Novel di persidangan itu tak berdasar. Politikus PDIP itu mengklaim bahwa yang dirinya sampaikan ini adalah fakta.

Saya sebut penyidik KPK yang memberikan kesaksian palsu di persidangan KPK itu bisa saya buktikan. Karena tuduhan itu nggak benar, demikian ditegaskan Masinton Pasaribu.

Masinton tak membantah pengajuan hak angket ke KPK ini berkaitan dengan dugaan ancaman yang didapat Miryam dari sejumlah anggota dewan. Walau demikian, pengajuan hak angket tidak hanya didasari masalah tersebut.

Hak angket diusulkan untuk menyelidiki adanya tujuh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan negara yang diperoleh KPK. Tujuh dugaan penyimpangan anggaran KPK ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait dengan kasus Miryam S Haryani, melalui hak angket tersebut nantinya dapat dilihat bagaimana KPK memeriksa Miryam dan saksi-saksi lainnya saat penyidikan kasus e-KTP.

Dengan demikian, nantinya juga bisa diketahui apakah ada penyimpangan di dalam proses penanganan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik pada kasus e-KTP atau kasus-kasus korupsi lainnya yang ditangani KPK.

Baca Juga  Ini yang Membuat Jaksa KPK Kecut untuk Kedua Kalinya