SHARE

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan tuntutan mengenai keharusan KPU konsultasi ke DPR. Tuntutan dilayangkan karena hal tersebut dalam pengerjaannya dipandang mengganggu kerja kemandirian instansi pemilu.

Terkecuali tuntutan oleh KPU, MK juga mengambil keputusan lima perkara beda. Ke-5 perkara itu salah satunya uji mateti UU Aceh mengenai kewenangan MA dalam memutus sengketa hasil pilkada Aceh, UU Energi mengenai pemakaian arti sumber daya energi baru dan UU Ketransmigrasian mengenai frasa pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

” MK akan memutus enam perkara PUU, jam 13. 30 di ruangan sidang MK, ” tutur Jubir MK, Fajar Laksono, Senin (10/7/2017).

Menyikapi hal tersebut, bekas komisoner KPU, Hadar Nafis Gumay yakini MK mengabulkan tuntutan UU Pilkada mengenai konsultasi ke DPR. Terutama putusan itu memberi kepastian hukum KPU didalam Pilkada serentak.

” Kami yakin apa pun akhirnya ada kepastian. Kami sambut baik MK, sesudah catat surat segera tanggapan dan akan bacakan putusan. Ya kita saksikan besok akhirnya, ” tutur Hadar.

Hadar mengatkan bila tuntutan KPU dipenuhi oleh MK, maka dalam pembuatan ketentuan Pilkada KPU tidak bisa diintervensi partai politik.

” Bila di pastikan, tidak mengikat kita semakin lebih leluasa untuk membuat ketentuan, ” tuturnya.

Hadar mengakui yakin bunyi putusan akan dipenuhi oleh MK. Ditambah lagi sepanjang persidangan DPR tidak sempat menghadirkan perwakilannya ke MK.

” Hanya ada ganjalan saat DPR tidak ada, mereka memasukan dokumen rangkuman di waktu sidang telah habis. Oleh karenanya kami mengirim surat ke MK untuk menampik itu. Ya bebrapa gampang tidak perhatikan, ” ujarnya.

Baca Juga  Soal Pancasila, Pandangan MK: Ideologi dan Cita Hukum Negara