SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menyepakati saran penyedian asisten pribadi atau tenaga pakar untuk masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, anggota Dewan tidak mesti didampingi satu orang staf pakar, tenaga pakar, maupun asisten pribadi.

” Staf pakar itu tidak mesti semasing anggota Dewan miliki, ” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/7/2017).

Bila semasing anggota Dewan miliki tenaga pakar, berarti perlu 106 tenaga pakar. Menurut Djarot, jumlah itu sangat banyak. Djarot menyebutkan tenaga pakar semestinya berada di tiap-tiap fraksi saja.

Diluar itu, tenaga pakar mesti diambil berdasar pada kompetensi mereka di bagian-bidang spesifik. Djarot menyebutkan tenaga pakar itu dapat memberi input serta kajian pada persoalan di Jakarta.

” Janganlah sebatas jadi tempelan (anggota Dewan). Namun apa kontribusinya? Apa ketrampilannya? ” tutur Djarot.

Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menyarankan ada asisten pribadi untuk tiap-tiap pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta. Fraksi Partai Hanura memohon hal itu ditata dalam rancangan ketentuan daerah (Raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta.

Saran itu di sampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna mengenai kajian raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD itu, Kamis (20/7/2017).

” Fraksi Partai Hanura menyarankan supaya didalam raperda mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta bisa ditata pasal sendiri mengenai asisten pribadi pimpinan serta anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta, ” tutur Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menyebutkan, Fraksi Partai Hanura menilainya beban kerja pimpinan serta anggota DPRD DKI begitu tinggi. Oleh karenanya, asisten pribadi itu diperlukan.