SHARE

Kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP milik Kemendagri menyedot perhatian masyarakat. Apalagi kasus ini melibatkan puluhan anggota DPR. Mereka diduga ikut menerima kucuran dana dari proyek e-KTP yang dikorupsi. Dugaan keterlibatan para anggota dewan yang terhormat itu kini tengah disidik melalui persidangan kasus tersebut di PN Tipikor Jakarta.

Masyarakat tentu berharap, semoga saja apa yang dituduhkan kepada para wakil rakyat tersebut tidak benar. Sebab hal itu tentu akan memberikan dampak yang signifikan, terutama semakin merosotnya tingkat kepercayaan mereka terhadap wakil-wakilnya di parlemen.

Dari kasus ini masyarakat akhirnya juga semakin memahami tingginya konsekuensi yang dihadapi partai politik di Indonesia dan sekaligus tantangan yang wajib disikapi kader-kadernya. Ada hikmah yang bisa diambil. Salah satunya adalah bahwa parpol memang harus diselamatkan.

bendera

Solusi paling elok untuk penyelamatan parpol ini adalah adanya interest yang tinggi dari pemerintah. Parpol bisa saja dibiayai oleh pemerintah, atau negara. Paling logis, jika pembiayaan untuk parpol tersebut bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karena itu, apa yang disampailkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mewacanakan untuk memberikan parpol dana masing-masing sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya.

Selama ini,seperti diakui oleh para petinggi partai, bantuan dana pemerintah untuk parpol sangat kurang.

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, termasuk yang setuju jika pemerintah meningkatkan bantuannya untuk parpol. Kendati demikian, Setya Novanto membantah jika parpol meminta anggotanya di parlemen untuk mencari uang lewat proyek.

novantojas

“Yang penting dalam hal ini, dana politik dengan dana parpol bagian yang tidak terpisahkan di mana parpol tidak akan maksimal tanpa didukung dengan dana yang baik. Maka parpol sering berhadapan dengan masalah,” ungkap Novanto, dalam sebuah diskusi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Setnov Minta Semua Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam diskusi yang bertajuk “Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara”, Setya Novanto menjabarkan bahwa demokrasi tidak akan ada tanpa politik. Serta tidak akan ada politik tanpa adanya partai politik yang senantiasa memerlukan kaderisasi.

“Kita memerlukan adanya komunikasi politik dan strategi kampanye dalam pendanaan pemilu. Di mana fungsi parpol sebagai organisasi perlu adanya rekrutmen partai dan rekrutmen pejabat partai. Perlu ada kaderisasi dalam manajemen keuangan serta sistem administrasi,” ucap Ketum Partai Golkar.
“Maka ada bantuan negara, iuran anggota dan bantuan swasta. Negara hanya membantu 1/3 kebutuhan parpol,” Setya Novanto menjelaskan.
novantojas1

Bantuan dari negara untuk partai politik sebesar Rp 108 untuk satu perolehan suara disebutnya masih sangat kurang. Pasalnya, operasional partai sangatlah besar.”Ini kurang sekali. Kalau lihat dana operasional partai sangat besar. Satu bulan bisa sampai Rp 5-10 M. Bukan hanya untuk operasional gedung listrik dan air, tapi juga program-program dan kunjungan ke daerah,” tutur dia.

Dengan tuntutan tersebut, Novanto mengatakan partai politik mengalami tantangan yang cukup hebat. Terlebih dengan adanya oknum-oknum partai yang melakukan korupsi dan dicap untuk mencari pemasukan bagi partainya.

“Kita parpol berat karena selalu dianggap anggota DPR cari jalan keluar sehingga banyak yang ditangkap KPK. Anggota DPR itu seolah-olah parpol meminta anggota DPR harus cari uang. Itu adalah oknum-oknum, bukan perintah parpol. Saya sebagai ketum tidak pernah memerintahkan,” papar Setya Novanto.

Untuk memenuhi kebutuhannya, parpol disebut sangat kesulitan dalam hal perolehan dana. Bantuan dari APBN dan APBD dianggap sangat minim apalagi berkaitan dengan fungsi parpol untuk melakukan pendidikan-pendidikan politik.

derek
“Sangat jauh dari kebutuhan riil. Bantuan untuk partai tidak perlu besar tapi misalnya ratusan miliar,” ucap Novanto.Soal wacana adanya pemerataaan terhadap dana parpol dari negara, Setya Novanto tampaknya tidak setuju. Partai besar dan partai kecil dianggapnya tidak bisa mendapat pemerataan dalam hal bantuan negara.”Bu Puan sama saya juga jadi deg-degan juga kalau sama rata. Partai Golkar 18,4 juta suara hanya Rp 1,9 M per tahun. Ini sangat jauh dari keperluan, tidak cukup. Semua partai cara-cara cari dananya itu adalah dengan swadaya anggotanya,” terang dia.

Baca Juga  Nurdin Halid: Nama Setya Novanto Hanya Dicatut Aktor Politik
Bu Puan adalah Puan Maharani, Menko PMK yang juga petinggi PDI Perjuangan.
dereku

“Yang punya kemampuan lebih, pengusaha-pengusaha. Meski sudah dikurangi. Di situlah cari dananya, tidak ke mana-mana lagi,” tutur Setya Novanto.

Sebagai Ketum Golkar, Setya Novanto menyarankan agar paradigma pendanaan partai politik diubah ke arah pendanaan publik. Ini menurutnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju, salah satunya adalah Amerika Serikat.

“Harus diubah paradigma pendanaanya yakni ke arah pendanaan publik. Ini merupakan kompensasi atas semakin langkanya pendanaan publik. Kalau memang pendanaan oleh publik bisa diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji metode yang paling tepat,” Setya Novanto menegaskan.*