SHARE
Taufiequrachman Ruki, mendukung dilaksanakannbya hak angket kepada KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode pertama Taufiequrachman Ruki, akhirnya mendukung penuh hak angket kepada KPK serta pembentukan pansus KPK.

Pernyataan dukungan itu setelah melalui berbagai pertimbangan masak yang dilakukan Ruki selama sepekan terakhir ini. Ia menilai bahwa hak angket DPR terhadap KPK ini memang besar sekali manfaatnya.

Ruki juga kembali menegaskan, jika hak angket untuk KPK itu perlu. Apalagi jika melihat kondisi KPK saat ini.

Pernyataan Ruki ini disampaikan langsung kepada jajaran pimpinan KPK saat ini termasuk Agus Rahardjo dkk.

Saat berkunjung ke kantor KPK, Ruki menyatakan bahwa dulu hak angket sudah menjadi makanan sehari-harinya ketika memimpin KPK dulu.

“KPK pada periode lalu sudah sering menghadapi Hak Angket, jadi tak ada yang perlu ditakutkan,” ucap Ruki.

Sebelumnya hak angket DPR terhadap KPK sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (28/4/2017).

Ia juga menyoroti penolakan sekaligus kekhawatiran dari komisioner KPK dan beberapa masyarakat antoikorupsi terhadap hak angket tersebut.

Bagi Ruki,  hak angket DPR seharusnya tidak hanya bertujuan untuk  meminta KPK agar memutar rekaman pembicaraan Miryam S Haryani. Politisi Hanura itu kini menjadi tersangka karena memberi keterangan palsu terkait kesaksianya di kasus e-KTP.

Persoalan rekaman tersebut, menurut Ruki akan bisa didapatkan DPR dengan memintanya melalui  pengadilan, dan nantinya  pengadilan yang memerintahkan pimpinan KPK untuk membuka rekaman tersebut.

Hak angket DPR terhadap KPK juga bukan sebuah bentuk intervensi karena sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut Ruki, intervensi dari pihak manapun terhadap proses peradilan harus ditolak dan diabaikan.

Hak angket DPR untuk KPK lebih bersifat sebagai salah satu bentuk kontrol dan pengawasan.

“Kalau soal intervensi penanganganan kasus kami jelas tolak? Penegakan hukum tidak bisa diintervensi oleh politik. Ini harus dihindari, tapi tidak berarti KPK tidak boleh diawasi. Perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Itu sikap saya soal Hak Angket,” ucap Taufiequrachman Ruki.