SHARE

Bekas Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ormas, Indra, menyebutkan, sangsi yang diaplikasikan untuk ormas yang lakukan berbuatan korupsi pada Perppu Nomor 2 Th. 2017 cuma berbentuk administratif.

Indra menyebutkan, dalam Pasal 59 ayat 2 huruf a Perppu Nomor 2 Th. 2017 menyebutkan, ” ormas dilarang terima dari atau memberi pada pihak manapun sumbangan berbentuk apa pun yang bertentangan dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan “.

” Ini kan dilarang nih (terima sumbangan), nah satu diantara yang tidak mematuhi Undang-Undang itu kan korupsi. Yang dilarang itu pencucian uang. Nah saat itu berlangsung pada ormas spesifik dia terima (sumbangan) hasil korupsi atau jadi tempat pencucian uang, sanksinya dalam perppu ini hanya administratif, ” kata Indra.

Hal tersebut dikatakannya selesai diskusi umum bertopik ” Pro serta Kontra Perppu No 2 Th. 2017 dalam Tinjauan Hukum Tata Negara ” di Fakultas Hukum Kampus Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (21/7/2017).

Sebab, lanjut Indra, pada Pasal 60 ayat 1 perppu itu, sangsi untuk ormas yang tidak mematuhi Pasal 59 ayat 2 huruf a cuma berbentuk sangsi administratif.

Pasal 60 ayat 1 berbunyi, ” ormas yang tidak mematuhi ketetapan seperti disebut dalam Pasal 21, Pasal 51, serta Pasal 59 ayat 1 serta 2 dijatuhi sangsi administrasi “.

Menurutnya, ini jadikan ormas yang terima sumbangan gratifikasi, korupsi atau jadi tempat pencucian uang cuma terserang sangsi enteng.

” Walau sebenarnya korupsi dalam konteks hukum kita itu eXtra ordinary crime. Derajat pelanggarannya berat serta begitu berat. Namun dalam perspektif perppu, diclusterkan dalam pelanggaran administratif saja. Tidak ada pidana, administratif doang, ” tutur Indra.

Dianya tidak tahu apa maksud pembuat perppu ini cuma mengaplikasikan sangsi administratif untuk ormas yang tidak mematuhi ketetapan barusan. Tetapi, dia memiliki pendapat hal semacam ini sama juga mentolerir bentuk tingkah laku korupsi.

” Maka dari itu saya katakan ini aneh, seakan-akan perppu ini permisif, toleransi pada aksi korupsi serta pencucian uang. Harusnya korupsi serta pencucian uang derajatnya lebih berat dibanding ormas lakukan kekerasan, ” tutur Indra.