SHARE

Majelis Hakim persidangan masalah korupsi project e-KTP mengatakan ada tiga anggota DPR yang diuntungkan dari skandal korupsi yang merugikan negara Rp 2, 3 triliun itu.

Hal tersebut diterangkan hakim dalam pertimbangan putusan pada dua terdakwa, Irman serta Sugiharto, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).

” Kalau terkecuali untungkan Irman serta Sugiharto, ada pihak beda yang diuntungkan oleh beberapa terdakwa, ” tutur Hakim Anwar waktu membacakan pertimbangan putusan.

Pertama, menurut hakim, korupsi e-KTP sudah untungkan politisi Partai Golkar Ade Komarudin sebesar 100. 000 dollar AS.

Lalu, politisi Hanura Miryam S Haryani sebesar 1, 2 juta dollar AS.

Lalu, untungkan politisi Partai Golkar Markus Nari sebesar 400. 000 dollar AS atau sejumlah Rp 4 miliar.

Menurut hakim, penyerahan uang pada Miryam di dukung info Sugiharto serta staf di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Yoseph Sumartono.

Sesaat, penyerahan pada Markus disadari oleh Sugiharto.

Dalam surat dakwaan, jaksa menerangkan kalau uang pada Ade Komaruddin diserahkan beberapa terdakwa pada pertengahan 2013.

Pemberian 100. 000 dollar AS itu berkaitan jabatan Ade jadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR.

Menurut jaksa, uang itu manfaat membiayai pertemuan Ade Komaruddin dalam pertemuan dengan beberapa camat, kepala desa, serta beberapa tokoh orang-orang di Kabupaten Bekasi.

Dalam dakwaan, jaksa mengatakan beberapa nama yang disangka terima uang hasil korupsi e-KTP.

Ade Komarudin dimaksud terima beberapa 100. 000 doar AS, Miryam beberapa 23. 000 dollar AS serta Markus Nari beberapa Rp 4 miliar serta 13. 000 dollar AS.

Markus telah diputuskan tersangka dalam masalah korupsi e-KTP serta perkara menghambat sistem hukum masalah korupsi e-KTP.

Mengenai Miryam baru berstatus tersangka dalam perkara menghambat sistem hukum masalah korupsi e-KTP.

Dua tersangka beda dalam masalah korupsi e-KTP yaitu politisi Golkar Setya Novanto serta entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong. Perkara keduanya belum juga masuk pengadilan.