SHARE

Politisi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno  berulangkali menekankan tentang kebohongan tim jaksa penuntut umum dari KPK terkait dakwaan yang ditujukan kepadanya dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

Teguh Juwarno juga berulangkali menyanggah keterlibatannya dalam kasus ini. Lebih dari pada itu, ia secara terbuka menyatakan, kalaupun memang ada bagi-bagi duit pada anggota Komisi II periode 2010-2014 tersebut, ia bersumpah tidak ikut menerima, sebab ketika bagi-bagi duit itu dilakukan, ia sudah tidak lagi bergabung di Komisi II.

TJ, sapaan politisi PAN ini, mati-matian membela diri, walau di satu sisi ia terkesan seperti mengiyakan tuduhan bahwa banyak koleganya di Komisi II yang menerima aliran duit proyek e-KTP itu.

tj1

“TJ mati-matian membela dirinya,” tulis seorang netizen menanggapi pemberitaan Nasionalisme.net terkait keterlibatan Teguh Juwarno dalam dugaan korupsi kasus e-KTP Kemendagri ini.

“TJ mungkin benar ketika menuding KPK berbohong soal bagi-bagi duit di ruangan Mustokoweni yang sudah meninggal, tetapi bagaimana selain itu? Apakah di luar itu  ia benar-benar bersih dari aliran dana proyek e-KTP ini?” tulis seorang netizen lainnya.

Terkait dakwaan ada bagi-bagi uang di ruang Mustokoweni Murdi, TJ menyangkalnya.

KPK mengatakan, ada pembagian duit suap proyek E-KTP senilai jutaan dolar AS ke sejumlah anggota dewan di ruang kerja anggota Komisi II DPR RI Mustokoweni Murdi pada September atau Oktober 2010. Bohong besar, TJ membantah.

tjoye1

Alasan TJ, Mustokoweni sudah meninggal pada 18 Juni 2010. Politikus Golkar itu, menurut Teguh juga tidak mungkin menerima duit suap 40.000 dolar AS yang diduga diberikan oleh pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong tersebut.

Hakim Jhon Hanasan Butar Butar lalu menanyakan kepada TJ, “Lalu bagaimana dengan kabar pada Agustus 2012? Anda disebut menerima uang sebesar 25.000 dollar AS.”

Baca Juga  Agus: Kemendagri yang Tanggungjawab Anggaran E-KTP

TJ membantah tuduhan itu. Alasan TJ,  periode jabatannya di Komisi II DPR RI hanya sampai Oktober 2010.

“Saya terkahir kali menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR adalah Oktober 2010. Sekali lagi, tidak mungkin ada pembagian uang tersebut, Tetapi saya tak tahu kalau anggota Komisi II yang lain menerimanya,” demikian disampaikan TJ kala itu.

tjoye3

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK di kasus ini mencatat dari nilai penganggaran proyek E-KTP senilai Rp5,9 triliun, puluhan anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri meminta jatah bagian fee sebesar 49 persen. Akibatnya, KPK menyimpulkan proyek ini merugikan negara Rp2,3 triliun.

Mungkinkah TJ benar-benar tak ada hubungannya dengan kasus ini?
Yang jelas, pernyataan pembelaannya dinilai agak menyudutkan anggota dewan lainnya yang disebut-sebut ada keterlibatannya dalam kasus dugaan  korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini.