SHARE

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengambil keputusan menampik tuntutan praperadilan yang diserahkan Hary Tanoesoedibjo pada Bareskrim Polri.

Penetapan tersangka pada Hary Tanoe oleh Bareskrim dinyatakan sah.

Apa pertimbangan hakim mengambil keputusan menampik praperadilan Hary Tanoe?

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan, pihak kepolisian sudah mempunyai dua alat bukti yang sah untuk mengambil keputusan Hary jadi tersangka.

Menurut hakim, berdasar pada bukti-bukti yang diserahkan Polri, prosedur penyelidikan serta penyidikan dalam masalah Hary sudah sesuai sama ketetapan dalam KUHAP serta Ketentuan Kapolri.

” Termohon berdasar pada bukti-bukti itu dalam pekerjaan penyelidikan serta penyidikan sudah penuhi tata prosedur yang ditetapkan, ” kata Cepi, di Ruangan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Tentang rangkuman pihak Hary mengatakan kalau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terlambat diberi, Hakim tidak temukan dalil dari pemohon mengenai keberatan pada terlambatnya SPDP.

” Hakim praperadilan memiliki pendapat jika tidak didalilkan kedalam permintaan bermakna permohon berasumsi mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukanlah perkara yang substansial, ” tutur Cepi.

Hal-hal lain yang jadi pertimbangan, Hakim tidak sama pendapat dengan pihak Hary yang menyebutkan kalau masalah ITE dikerjakan penyidik PPNS Kementerian Komunikasi serta Informatika.

Menurut Hakim, Polri juga mempunyai kewenangan.

” Hingga argumen dari pemohon mesti dikesampingkan, ” tutur Hakim.

Permintaan praperadilan ditolak

Terlebih dulu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menampik mengabulkan tuntutan praperadilan yang diserahkan Hary Tanoesoedibjo.

” Mengadili, dalam pokok perkara menampik permintaan praperadilan dari pemohon (Hary), ” kata Hakim Cep.

Hakim juga menampik eksepsi pihak Hary Tanoe serta menyebutkan, penetapan tersangka pada Hary Tanoe sudah sah.

” Membebankan cost perkara pada negara (sejumlah) nihil, ” tutur Cepi.

Hary adalah tersangka dalam masalah sangkaan meneror Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Spesial Yulianto lewat media elektronik.

Ia dipakai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Th. 2008 mengenai Info Transaksi Elektronik (ITE) tentang ancaman lewat media elektronik. Hary telah di check jadi tersangka oleh penyidik Bareskrim.

Dalam masalah ini, Yulianto 3x terima pesan singkat dari Hary Tanoe pada 5, 7, serta 9 Januari 2016.

Berisi yakni, ” Mas Yulianto, kita tunjukkan siapa yang salah serta siapa yang benar. Siapa yang profesional serta siapa yang preman. Anda mesti ingat kekuasaan itu akan tidak abadi. Saya masuk ke politik diantaranya satu diantara pemicunya ingin memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang menyukai abuse of power. Tulis kalimat saya disini, saya tentu jadi pimpinan negeri ini. Di situlah waktunya Indonesia dibikin bersih. ”

Tetapi, Hary menyanggah meneror Yulianto.

Mengenai Polri yakini cukup bukti untuk mengambil keputusan tersangka Hary serta menyanggah ada muatan politis dalam masalah ini.