SHARE

Bukannya berupaya mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat, di tengah proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri pimpinan KPK malah menunjukkan sikap antipatinya terhadap perjuangan rakyat.

Pimpinan KPK bersikap jemawa dengan tidak memberi rekomendasi atau menolak rencana pemerintah terkait pengangkatan otomatis tenaga honorer.

Kesombongan KPK ini kontan saja menyulut kemarahan dari tenaga honorer berbagai bidang, baik yang berprofesi sebagai guru, bidan, dan lain sebagainya, yang jumlahnya ribuan.

Simak saja pernyataan Titi Purwaningsih yang Ketua Forum Honorer K2. Dia memprotes keras pernyataan pimpinan KPK. Dia mengatakan, KPK tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh para tenaga honorer K2 selama ini.

‎Selain itu, soal pengangkatan tenaga honorer secara otomatis ini harusnya bukan menjadi urusan KPK.

‎”Ini KPK tidak tahu permasalahannya, dan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) dengan kita (tenaga honorer) apa?‎,” tegas Titi, berang sekali  dia.

k21

Saking kesalnya, Titi sampai menyebut, KPK fokus saja menyelesaikan kasus-kasusnya, terutama kasus e-KTP.

“Proses pengangkatan untuk tenaga honorer K2 sudah dilakukan sejak lama, tidak ujug-ujug sekarang ini. Tidak ada hubungannya KPK dengan tenaga honorer?”

Kata Titi, seharusnya pengangkatan untuk tenaga honorer K2 sudah dilakukan sejak lama. Para tenaga honorer ini telah mengik‎uti tes pengangkatan di 2013, walau secara umum hasilnya kurang menggembirakan.

“Pengangkatan ini harusnya sudah lama. Honorer K2 beda dengan honorer yang lain. Kita pernah di tes di 2013 dan mulai di situ mulai ada permasalahan. ‎Dulu katanya ada passing grade, ternyata tidak ada. Kita tidak tahu passing grade berapa. Kemudian pengumumannya ditunda sampai 7 kali. Ini tidak ada transparansi. Sekarang ada campur tangan KPK lagi,” tandas Titi.

Baca Juga  Ini Alasan Zacky Sebut Hak Angket KPK tak Perlu Ditakuti

Pimpinan KPK sebelumnya meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalankan sistem merit dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Sistem merit ialah kebijakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

hamzah1

Alasan Agus Rahardjo, Ketua KPK, dengan adanya sistem merit dalam perekrutan ASN, maka bisa menciptakan aparatur negara yang kompeten. Oleh karena itu, Agus menyatakan KPK tidak setuju bila pemerintah memberlakukan kebijakan pengangkatan tenaga honorer secara otomatis.

Agus bahkan mengeluarkan pernyataan yang melukai hati tenaga honorer.

“Maaf, KPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB bahwa kita tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer. Anda bisa menyaksikan apa Anda bisa nyaman kalau anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang kurang kompeten? Karena honorer biasanya rekrutmennya kurang baik.”

Berbeda dengan kesombongan dari pimpinan KPK, para wakil rakyat di Komisi II DPR berjanji akan tetap memperjuangkan aspirasi mereka. Didepan ratusan tenaga honorer dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang melakukan demo di gedung DPR, legislator dari Komisi II berjanji akan memperjuangkan nasib mereka dengan Kementerian PANRB.