SHARE

Komunitas Warga Kota Jakarta (Kenyataan) menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta atas banyak penggusuran paksa yang berlangsung pada 2014-2016.

Tuntutan itu dilayangkan pada 27 Januari 2017 lantas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Kenyataan Azas Tigor Nainggolan mengatakan, dalam lakukan penggusuran, Pemprov DKI tidak sempat mempunyai standard operasional prosedur (SOP) yang pasti.

Tigor menyebutkan, sampai sekarang ini belumlah ada SOP yang mengatur penggusuran dengan tehnis, termasuk juga Perda Nomor 8 Th. 2007 mengenai Ketertiban Umum.

Walau sebenarnya, saat Perda itu disahkan, Tigor mengakui telah menyarankan supaya di buat ketentuan turunannya.

” Saat pembuatan Perda Tibum kami juga di ajak. Kami telah usulkan pada satpol PP, kita buat yuk regulasi turunannya dari perda ini, pergub. Tidak ada tanggapan, ” tutur Tigor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Menurut Tigor, baik perda ataupun surat peringatan hanya basic hukum penggusuran, namun bukanlah SOP yang dapat mengatur hak serta keharusan Pemprov dengan korban gusuran.

SOP yang layak semestinya dapat mengatur batas saat sosialisasi dan jaminan rumah, pekerjaan, sekolah, serta kesehatan.

Hal yang paling penting, kata dia, pengaturan SOP mesti melibatkan orang-orang, Komnas HAM, sampai LSM seperti Kenyataan.

Tigor menilainya, efek ketiadaan SOP ini seringkali tampak, seperti benturan fisik, penolakan, sampai tuntutan hukum warga Bukit Duri yang menang di tingkat pertama.

Lebih jauh sekali lagi, efek terberat dirasa sendiri oleh warga. Menurutnya, cost serta beban hidup warga relatif makin berat sesudah digusur.

” Mereka dipindahkan ke rusun, tercabut dari akarnya. Mereka umum jalan kaki, saat ini keluar biaya, ” kata Tigor.

Beberapa rusun yang dibuat Pemprov dipandang sangat jauh dari rumah awal warga. Tempatnya yang jauh dari pusat kota serta belum juga berkembang juga dipandang menyusahkan.

” Paling yang agak lumayan dari Kampung Pulo geser ke Kampung Melayu. Sebenarnya baiknya kan dia janganlah geser jauh-jauh dia, bila jauh tentu ada masalah barusan. Ini yang kita minta, kita tidak menampik ada perbaikan kota namun kita mesti tahu ini kan mengubahkan manusia, ” tutur Tigor.

Kata Djarot

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bereaksi enjoy saat tahu masalah tuntutan ini. Bila tuntutan dimenangkan pengadilan, siapa juga yang menjabat gubernur waktu itu diperintahkan untuk mohon maaf pada warga tergusur di minimum enam media nasional, baik bikin, radio, serta tv.

Djarot menyebutkan, surat peringatan serta perda telah cukup jadi SOP pihaknya lakukan penertiban. Apa yang disiapkan Pemprov untuk warga tergusur, kata Djarot telah cukup.

” Waduh hebat banget. Dia saja suruh siapin semuanya. Semua ada ketentuannya kok serta sekali lagi lagi loh, kami tidak menggusur. Kami merelokasi loh, ” tutur Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Hal seirama di sampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ia mengemukakan, service yang didapatkan Pemprov DKI Jakarta pada orang-orang yang ditertibkan telah mengagumkan.

” Saya fikir telah mengagumkan ini service pemerintah DKI pada orang-orang (yang ditertibkan), ” tutur Saefullah. Ia mencontohkan penertiban yang dikerjakan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/7/2017).

Penertiban di Bukit Duri yang dikerjakan Selasa (11/7/2017) itu jalan lancar serta tanpa ada perlawanan warga.

” Yang tempo hari dikerjakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan itu kan begitu arif, sekolah mereka diurus, akomodasinya dibantu. Jadi apa sekali lagi? Kelak jati diri kependudukannya juga dipenuhi ya, ” kata dia.

Diluar itu, sebelumnya lakukan penertiban, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan tempat tinggal susun untuk warga terdampak relokasi.

Pemprov DKI juga memberi jaminan kesehatan. ” Kesehatan telah menempel di BPJS, terlebih demikian lho? ” ucap Saefullah.