SHARE

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan serta Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memberikan laporan keseluruhan utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 menjangkau sejumlah Rp 3. 706, 52 triliun. Realisasi itu bertambah Rp 34, 19 triliun di banding tempat akhir Mei 2017 yang terdaftar Rp 3. 672, 33 triliun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto mengungkap, pemerintah memerlukan pembiayaan yang datang dari utang manfaat tutup defisit pada Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN).

Untuk di ketahui, defisit fiskal di Rancangan APBN Perubahan 2017 punya potensi melebar jadi 2, 67 % dari mulanya 2, 41 % pada Product Domestik Bruto (PDB).

” Rencana peminjaman utang terang karna ada berbelanja yang besar dengan penerimaan yg tidak bisa penuhi berbelanja, hingga butuh pembiayaan defisit, ” tegas Hadiyanto selesai Rapat Panja Draft RUU APBN 2017 dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Hadiyanto menyebutkan, pemerintah memakai utang itu untuk aktivitas produktif, seperti pembangunan infrastruktur, investasi di bagian pendidikan, kesehatan, serta aktivitas produktif yang lain.

” Utang tentu dipakai untuk aktivitas produktif. Mempunyai value tangible bangun infrastruktur, penambahan pendidikan, kesehatan, serta yang lain. Jadi tentu karenanya, serta telah berdasar pada rencana masak, ” jelas Hadiyanto.

Tetapi ia mengakui, utang pemerintah sejumlah Rp 3. 706, 52 triliun sampai Juni 2017, masih tetap mencatatkan rasio dibawah 30 % pada PDB. Itu berarti masih tetap jauh dari batas toleransi rasio utang pemerintah yang diputuskan di Undang-undang Keuangan Negara sebesar 60 % dari PDB.

Untuk di ketahui outlook pemerintah sampai akhir th. di RAPBN-P 2017, diantaranya, pendapatan negara diprediksikan sebesar Rp 1. 714, 1 triliun, berbelanja negara Rp 2. 077 triliun, hingga ada defisit Rp 362, 9 triliun atau 2, 67 % dari PDB. Defisit ini ditutup dari pembiayaan dengan keperluan Rp 362, 9 triliun, satu diantaranya dari pembiayaan utang sebesar Rp 427 triliun.