SHARE

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebutkan, Undang-Undang Pemilu yang barusan disahkan dalam rapat paripurna pada Jumat (21/7/2017) awal hari juga akan membuat ketidakpastian politik di waktu mendatang.

Fahri menilainya lumrah jika ada pihak-pihak yg tidak terima dengan pengesahan itu serta bersiap memajukan tuntutan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia percaya beberapa penggugat juga akan menang.

Menurut Fahri, UU Pemilu yang baru disahkan ini kontradiktif, terutama dari bagian kriteria pencalonan presiden. Dia mencontohkan tentang ketentuan pencapaian nada dalam Pemilu 2014 sebagai prasyarat untuk maju di Pemilu 2019.

” Ini membuat ketidakpastian politik, serta itu dapat membuat manajemen politik yg tidak dapat teratasi, ” kata Fahri di Gedung Parlemen Senayan, Jumat.

Umpamanya saja, kata dia, partai politik yang pada th. ini memperoleh 30-40 % nada nasional, pastinya sepanjang lima th. ke depan juga akan dapat kampanye untuk memajukan calon sendiri pada periode pemilu selanjutnya.

Walau, pada th. ini partai yang berkaitan tidak dapat mengusung calon sendiri, karna capaian nada di periode terlebih dulu tidak penuhi kriteria.

” Itu dapat membuat instabilitas politik. Sebab, partai yang bisa lebih dari 20 % itu dapat menantang pemerintah yang ada. Dia miliki calon alternatif untuk lima th. mendatang, ” kata Fahri.

Selanjutnya dia memiliki pendapat, semestinya telah tak ada sekali lagi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, jika pemilu presiden dilangsungkan serentak dengan pemilu legislatif.

DPR-RI mengesahkan RUU Pemilu untuk jadi undang-undang sesudah lewat mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berjalan pada Kamis (20/7/2017) malam sampai Jumat (21/7/2017).

Ketentuan di ambil sesudah empat fraksi yang pilih RUU Pemilu dengan pilihan B, yakni presidential threshold 0 %, lakukan tindakan walk out.

Dengan hal tersebut, DPR pilih pilihan A, yakni presidential threshold sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional, dengan aklamasi. Sebab, peserta rapat paripurna yang bertahan datang dari enam fraksi yang menyepakati pilihan A.

Empat fraksi yang lakukan tindakan walk out itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Demokrat.

Diluar itu, Ketua Umum Partai Bln. Bintang, Yusril Ihza Mahendra juga merencanakan memajukan uji materi ke MK. Menurut Yusril, ketetapan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

” Saya juga akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ke MK, ” kata Yusril, lewat info tertulis, Jumat.