SHARE

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan perlunya rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan tengah terkait pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket kepada KPK.

“Saya mengusulkan perlu ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Masalahnya ini bukan sah atau tidak, masalahnya tergantung kepada bagaimana pengambilan keputusan di paripurna,” ujar Taufik Kurniawan.

Menurut Taufik, saat ini sebagian besar fraksi sudah menyampaikan pendapatnya secara resmi terkait pansus hak angket KPK. Penyampaian pendapat ini disampaikan oleh ketua umum partai politik masing-masing. Sampai saat ini, sudah ada 6 dari 10 fraksi di DPR yang menolak hak angket KPK.

Fachri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, saat mengetok palu persetujuan sidang paripurna atas hak angket kepada KPK.
.Taufik Kurniawan (kanan) saat mendampingi Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna DPR untuk persetujuan hak angket terhadap KPK, 28 April lalu

“Sekarang ini kan sebagian besar fraksi atau partai sudah menyampaikan mendapatnya secara resmi, yang telah disampaikan oleh masing-masing ketua umum partai politiknya. Tentunya kami semua ini tidak hanya saya saja, kan seyogyanya sudah pada posisi yang memang harus melaksanakan keputusan partai,” jelas Taufik yang juga Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

“Sekarang ini kan permasalahannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh tiap pimpinan fraksi, ketum masing-masingnya termasuk dari PAN. Karena sebagaian besar belum diberi kesempatan menyampaikan pendapat, poin nya kan di situ,”jelas Taufik.

Ia juga mengatakan kalau hak angket dibatalkan, bisa menjadi preseden yang mengkhawatirkan. Pasalnya, bukan hanya hak angket saja yang bisa dibatalkan, melainkan semua nantinya dapat dibatalkan.

“Jadi gini, kalau itu paripurna yang kemarin dibatalkan ini akan jadi preseden, nanti semua keputusan DPR bisa dibatalkan semua. Nanti bisa repot. Negara ini bisa bubar nanti, APBN dibatalin, nanti undang-undang dibatalin. Nanti hal ini akan dimasukkan pada pertemuan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR yang diusulkan,” tutur Taufik Kurniawan.