SHARE

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang perdana pengujian Ketentuan Pengganti Undang-undang nomor 2 th. 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada hari ini. Meskipun demikian, pemerintah telah mempersiapkan jawaban atau alasantasi tentang Perppu itu.

” Ya tidak usah disikapi yang nanggapi kan kelak di MK. Pemerintah pasti mempersiapkan beberapa langkah memberi satu jawaban alasantasi kalau yang dikerjakan benar ada, pemerintah bukanlah sembarangan, ” kata Menko Polhukam Wiranto di Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

” Pemerintah telah pikirkan benar-benar dengan masak. Pemerintah telah memberi pertimbangan untung ruginya, ” sambung Wiranto.

Menurut Wiranto, jika ada organisasi orang-orang yang meneror keutuhan NKRI serta Pancasila, jadi pemerintah akan tidak berkompromi. Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan Perppu itu.

” Namun bila bicara ancaman pada ideologi negara, pada kedaulatan negara, itu telah tidak dapat kompromi sekali lagi. Ini jadi alasantasi kita untuk Perppu itu, ” kata Wiranto.

Diluar itu, Wiranto memohon perbincangan pembubaran ormas semestinya ada di pengadilan bukanlah ruangan umum hingga sistem pengadilan yang memastikan pembubaran ormas.

” Lalu bila ada yang menyanggah silahkan alasantasinya tidak disini, tidak dengan wartawan, tidak di umum. Alasantasinya kelak di peradilan, sistem peradilan. Ada ruangan sendiri untuk kita terlibat perbincangan mengenai problem benar tidaknya, maasalah yang menyangkut urgensinya, ” tutur Wiranto.

Baca Juga  Wiranto Sebut Jangan Teriak-teriak Pemerintahan Sekarang Seperti Orde Baru, Saya Pernah Di Sana