SHARE

JAKARTA — Aliansi Nelayan Indonesia mengadakan tindakan dimuka Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7), jadi bentuk keprihatinan atas larangan alat tangkap oleh Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti.

Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa dalam tayangan pers di Jakarta, Selasa (11/7), menyebutkan sejumlah 10 tuntutan juga akan di sampaikan dalam tindakan itu. Tuntutan itu, salah satunya melegalkan cantrang, payang, serta yang lain jadi alat tangkap nelayan dengan permanen tidak ada ketidaksamaan langkah pandang pada nelayan.

Tuntutan yang lain yaitu menekan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan semua ketentuan yang di buat oleh Menteri Susi Pudjiastuti karna dinilai beresiko pada kehancuran perikanan Indonesia, sesuai sama Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

Mereka juga memohon pada Presiden Jokowi selekasnya menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan supaya dapat menanggung supply bahan baku ikan ke industri atau unit pemrosesan ikan (UPI) di semua Indonesia yang sekarang ini mati karna ketiadaan bahan baku ikan karena larangan alat tangkap cantrang, payang, serta yang lain.

” Prosedur perizinan operasional kapal nelayan berbelit-belit. Juta-an nelayan serta buruh pengolah ikan saat ini kehilangan pendapatan, ” kata Rusdianto.

Setelah itu, aliansi menekan pembebasan nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh Ketentuan Menteri KKP. Aliansi juga mensupport penuh hasrat Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan perikanan budi daya (aquaculture), hingga dapat buka beberapa puluh juta lapangan kerja di desa-desa pesisir di semua Indonesia serta hasilkan devisa negara.

Rusdianto menyebutkan nelayan menekan ada jaminan keamanan serta kelancaran usaha perikanan. ” UUD 1945 sudah mengamanahkan kalau rakyat serta di dalamnya ada nelayan mesti di beri ruangan untuk memperoleh nafkah keluarga, berkumpul serta berproduksi ekonomi. Namun, hingga sekarang ini nelayan belum juga tampak sejahtera, ” tuturnya juga.