SHARE
Bambang Sopesatyo, menyoal proyek e-KTP yang bermasalah sejak awal.

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono, kembali menerima azab. Kali akibat kasus mega koruspi e-KTP yang merugikan negara hingga 2,4 triliun rupiah. Proyek tersebut ditengarai sejak awal memang bermasalah hingga hanya menunggu waktu saja untuk meledan dan membuat rezim SBY kebankaran jenggot.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, sejak perencanaan, proyek e-KTP sudah menimbulkan kekisruhan. Kisruh pertama menurutnya adalah tentang mekanisme pembiayaan proyek ini. Proyek yang diharapkan mampu merapikan sistem administrasi dan kependudukan di Indonesia itu justru menjadi bencana nasional. Terutama dalam skema pembiayaan yang digagas Gamawan agar menjadi multiyeras.

“Kisruh ini memunculkan isu tentang beda sikap dua menteri keuangan atas skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears tahun 2011-2012,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut melalui keterangan resminya yang diterima Akurat.co, Minggu (12/3).

Selanjutnya, ketika proyek dimulai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melihat indikasi tentang potensi pelanggaran pada aspek penganggaran proyek e-KTP.  “Entah apa pertimbangannya, potensi masalah yang ditemukan BPK itu tidak didalami lebih lanjut. Proyek ini dinyatakan clear untuk kemudian dilanjutkan,” katanya.

Kisruh ketiga menurut Bamsoet terjadi setelah proyek dinyatakan rampung. Proyek e-KTP ternyata tidak menuntaskan sistem administrasi kependudukan nasional, sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Banyak warga di berbagai daerah belum bisa menggenggam e-KTP.

Gamawan Fauzi hanya bisa tertunduk lesu saat bukti kasus e-KTP mengarah padanya.
Gamawan Fauzi hanya bisa tertunduk lesu saat bukti kasus e-KTP mengarah padanya.

“Satu-satunya keluhan dan alasan yang dikemukakan kantor lurah kepada warga adalah habis atau tidak adanya stok blanko e-KTP,” terangnya.

Karena masalah kekosongan blanko e-KTP berlarut-larut,  Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2016 terpaksa mengirimkan surat edaran ke setiap daerah mengenai penggunaan Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP.

“Tujuannya, mengatasi masalah habisnya blanko. Fungsi Suket itu sederajat dengan KTP elektronik. Artinya, bisa digunaka untuk ragam keperluan,” ucap Bamsoet.

Baca Juga  Inilah Alasan Tak Perlu Hak Angket untuk Kasus e-KTP

Menurut Bamsoet, masalah kekosongan blanko e-KTP di berbagai daerah itu otomatis mengonfirmasi bahwa proyek bernilai hampir Rp 6 trilyun ini memang menyimpan masalah. Lebih dari itu, proyek ini memang belum atau tidak selesai. Bahkan melenceng sangat jauh.

“Sebab, proyek e-KTP pernah ditargetkan rampung pada 2011. Pekerjaan dalam proyek e-KTP meliputi perekaman sidik jari, retina mata (iris) dan database kependudukan tunggal,” tambahnya.

Karena itu, menurutnya langkah KPK membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tepat.

“Secara fakta memang terbukti bahwa penyelesaian proyek e-KTP melenceng jauh dari target waktu. Bahkan tidak ada yang tahu kapan proyek ini akan rampung. Artinya, jelas bahwa ada masalah besar dalam proyek ini. Karena itu, langkah KPK membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tepat. Hanya saja jangan salah bidik,” tutupnya.