SHARE
Agus Raharjo, Ketua KPK yang disangkutkan Gamawan Fauzi pada kasus e-KTP.

Ada-ada saja upaya Gamawan Fauzi untuk menyeret pihak-pihak lain dalam pusaram kasus mega korupsi e-KTP. Mantan Menteri Dalam Negeri itu, setelah menggigit tokoh-tokoh politik di DPR, juga mencoba menyeret Agus Rahardjo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dulu sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), saat proyek e-KTP tersebut dijalankan. Peran Agus disebut telah menyetujui adanya proyek e-KTP yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga 2,4 triliun rupiah.

Gamawan menjelasakn jika Agus turut merestui proyek e-KTP seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016. Menurut Gamawan pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden kala itu, Budiono.

Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat. “Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden,” ujar Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya.

“Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya,” kata Gamawan saat itu.

Gamawan Fauzi, tercenung membayangkan jeruji besi.
Gamawan Fauzi, tercenung membayangkan jeruji besi.

Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP.

Baca Juga  KPK Tidak Transparan dan Tebang Pilih Antara Miryam Haryani dan Yasonna Laoly

Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan. Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun.

Saat itu belum ada masala‎h, bahkan ketika tender proyek dipermasalahkan lalu masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung menyatakan bersih alias tidak ada persaingan kotor.

Menyikapi hal itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku sudah menjelaskan dalam dakwaan dua terdakwa, Irman dan Sugiharto soal‎ peran Agus kala menjabat sebagai ketua LKPP. “Dalam dakwaan sudah kita uraikan, soal itu,” ucap Febri, Sabtu (11/3/2017).

Febri melanjutkan kala itu, dibawah kepemimpinan Agus, LKPP sudah menyarankan agar 9 lingkup pekerjaan tidak digabungkan karena ada peluang gagal sangat besar dan berpotensi merugikan keuangan negara.