SHARE

KEHADIRAN Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MD) membuka cakrawala baru soal saham Freeport yang menjadi muasal pengaduan “papa minta saham”.

“Buat apa membeli saham Freeport yang pasti mahal sampai milyaran dolar. Izin Freeport saja akan habis tahun 2021, jadi tidak lama lagi. Kalau kontraknya habis, pasti tambangnya akan jatuh ke tangan pemeritah Indonesia,” ujar Luhut menjawab pertanyaan anggota MKD soal divestasi saham PT Freeport Indonesia yang tak kunjung dituntaskan perusahaan itu dan selalu memicu kontroversi.

Luhut lalu mengambil contoh penyelesaian izin tambang gas Blok Mahakam yang selama ini izinnya dimiliki oleh perusahaan asing, Total E & P milik Prancis dan Inpex Corporation dari Jepang.

Selama ini statusnya kontrak kerjasama (KKS) dengan Pemerintah. Kontraknya sudah dilakukan dua kali. Yang pertama tahun 1967 dengan masa 30 tahun. Perpanjangan yang kedua selama 20 tahun dari tahun 1997 sampai 2017.

Jadi, perusahaan Total E & P ini sudah 50 tahun menambang gas dari Blok Mahakam, seumuran dngan dengan kontrak karya Freeport yang menambang emas di Timika, Papua sejak tahun 1967.
Dalam perjalanannya, Total E & P yang telah lama menikmati hasil menambang gas dari Blok Mahakam, kembali mengajukan permohonan perpanjangan kontrak untuk kembali mengelola Blok Mahakam. Proposal perpanjangan kontrak yang diajukan Total E & P sejatak tahun 2008 itu, tak kunjung mendapat jawaban dari pemerintah.

Soalnya, desakan dari berbagai pihak muncul agar pemerintah menolak perpanjangan izin yang dilakukan oleh Total E & P. Alasannya, atas nama kepentingan nasional, kontraknya harus dihentikan dan diberikan kepada Pertamina sehingga keuntungannya dinikmati 100 persen oleh negara.

Apalagi Total E & P telah puluhan tahun menikmati hasil daro Blok Mahakam. Selain itu, Pertamina sebagai entitas perusahaan negara juga mampu mengelola sendiri, sehingga hasilnya bisa 100 persen untuk Indonesia. Kepentingan nasional menang.

Akhirnya, pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, peralihan kontrak blok Mahakam diputuskan. Pada 14 April 2015 melalui Surat Nomor 2793/13/MEM.M/2015 Menteri ESDM Sudirman Said, memutuskan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Mahakam dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Total dan Inpex dengan operator total tidak diperpanjang.

Pertamina ditunjuk sebagai pengelola Wilayah Kerja Mahakam pasca berakhirnya Kontrak Kerja Sama tersebut. Dalam pengelolaannya, perusahaan pemilik izin awal yakni Total E & P tetap bisa dilibatkan di Blok Mahakam. Namun statusnya berubah dari pengelola penuh sebelumnya, menjadi mintra Pertamina sebagai pemilik saham mayoritas.

Dalam pandangan Luhut, hal yang sama bisa diberlakukan terhadap Freeport Indonesia sebagai penambangan emas di Papua yang beroperasi hampir 50 tahun. Apalagi berdasarkan UU Minerba tahun 2009, tidak ada keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak karya, karena era kontrak karya sudah habis.

Dalam pengelolaan tambang emas Papua pasca berakhirnya izin Freeport, model yang sama dengan pengelolaan Blok Mahakam bisa ditiru. Artinya, sebagai pemilik tambang pemerintah Indonesia melalui BUMN PT. Aneka Tambang, bisa melakukan kerja sama dengan Freeport.

Tentu saja status Freeport tidak lagi sebagai pengendali seperti sekarang ini, tapi hanya sebagai mintra PT. Aneka Tambang dalam mengoperasikan tambang. Pengendali utama dan pemilik saham mayoritas adalah PT. Aneka Tambang.

Dengan demikian, kemakmuran dari hasil tambang emas Papua, bisa lebih banyak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.