SHARE

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak mungkin melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus proyek e-KTP Kemendagri. Dari tiga laporan terhadap Setya Novanto yang diterima oleh MKD, satu pun belum ada yang diverifikasi.

Jadi, sejauh verifikasi belum dilakukan, tidak akan ada pemanggilan.

Apalagi, kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini sudah berproses di pengadilan, dan semua pihak mestinya mematuhi asas  praduga tak bersalah.

sumpah

Sehubungan dengan laporan yang diterima MKD terkait dugaan keterlibatan ketua DPR dalam kasus e-KTP Kemendagri itu, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa MKD sudah menerima tiga laporan.

“Laporan baru kita terima kemarin. Seperti biasanya setiap laporan pasti akan kami terima dan setiap laporan pasti akan lakukan proses verifikasi,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

“Semuanya ada tiga laporan,” jelas politisi Gerindra itu.

Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pula bahwa sebelumnya juga ada pelaporan terkait pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump, beberapa bulan sebelum terpilih sebagai Presiden AS.

Setya Novanto kemudian juga dilaporkan ke MKD sehubungan dengan pertemuannya dengan Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin di mana Ketua DPR disebut-sebut meminta saham Freeport.

setrum

Kata Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada yang salah dari pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump, sehingga tidak perlu juga diberikan sanksi. Namun, Sufmi mengaku telah memberikan peringatan terhadap Setya Novanto, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang ikut melakukan pertemuan dengan Donald Trump kala itu.

“Diingatkan, bukan sanksi. Jadi saya jelaskan, bahwa itu kan Pak Fadli, Pak Novanto kita ingatkan, termasuk Pak Fahri. Diingatkan kepada yang bersangkutan untuk berhati-hati ke depan dalam melaksanakan tugas,” Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan kembali hal itu kepada awak media, Selasa (21/3).

Baca Juga  Ini Balas Dendam KPK Atas Rencana Revisi UU KPK: Cekal Setya Novanto

trio

“Itu tidak termasuk sanksi. Kecuali kalau itu putusan ringan, tertulis,” papar Sufmi Dasco Ahmad.

Terkait pertemuan Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia, papar Sufmi, MKD berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni rehabilitasi terhadap Setya Novanto. “Kan yang terakhir kan kita rehabilitasi. Karena kemarin ada putusan MK. Kita ikut putusan yang ada kemarin,” Sufmi Dasco Ahmad menegaskan.