SHARE

Tiga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2014 segera dipanggil dalam persidangan lanjutan kasus korupsi pengadaan proyek E-KTP. Mereka: Olly Dondokambey, Mirwan Amir dan Tamsil Linrung.

Pemanggilan ketiga mantan pimpinan Banggar DPR tersebut untuk mengali keterlibatan ketiganya dalam proyek pengadaan e-KTP seperti yang tertera dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto.

Olly Dondokambey (PDIP), Mirwan Amir (Denmokrat) dan Tamsil Linrung (PKS), sama-sama diduga ikut menikmati korupsi proyek e-KTP yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

olik
Olly Dondokambey

Kesaksian Olly, Mirwan dan Tamsil Linrung diperlukan tim jaksa penuntut umum dalam proses akhir aspek pengadaan yang didalami melalui beberapa persidangan terakhir. Untuk itu dihadirkan saksi-saksi dan bukti dari pihak-pihak yang diduga diperkaya dalam korupsi E-KTP. Hal ini juga untuk membktikan terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Adapun mantan Ketua Banggar Melcias Markus Mekeng, ‎yang juga disebut turut menerima uang korupsi e-KTP, sudah dihadirkan dalam sidang Irman dan Sugiharto. Di hadapan majelis hakim, Mekeng sudah membantah menerima uang korupsi E-KTP.

Di kasus e-KTP ini Olly Dondokambey dituding menerima dana sebesar 1,2 juta dolar AS, demikian juga dengan Mirwan Amir, sementara Tamsil Linrung 700.000 dolar AS.

mirwan
Mirwan Amir

Untuk Tamsil Linrung, ini bukan kali pertama kalinya ia diduga terlibat korupsi. Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, pernah menudingnya menyalahi wewenang dengan ikut ambil bagian menyalahgunakan uang dalam program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPIP) pada APBN tahun 2011. Total proyek tersebut sekitar Rp 7,7 triliun.

Tamsil juga dikaitkan dengan kasus dugaan penerimaan hadiah pelaksanaan proyek Duta Graha Indah dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham Garuda. Bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, menyatakan Tamsil menerima duit 11 Oktober 2010 dan 11 Januari 2011 masing-masing US$ 100 ribu. Pemberian duit itu ditulis untuk proyek “Depkes 2011”.

Baca Juga  Ini Alasan KPK Tak Hadirkan Yasonna Laoly Sebagai Saksi
tamsil
Tamsil Linrung

Selain itu, Tamsil pernah dituding menerima aliran dana dalam pengesahan anggaran sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT Departemen Kehutanan tahun anggaran 2007. Tudingan tersebut disampaikan mantan Menteri Suswono yang menyatakan Tamsil menerima duit tersebut saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan dan pertanian pada periode 2004-2009.