SHARE
Sofyan Djalil, Menteri ATR / BPN yang performanya tak memenuhi target.

Dukungan untuk Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle kabinet jilid III muncul dari Partai Nasdem. Apalagi jika dalam reshuffle ini Jokowi memasukkan nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Jhonny G. Plate mengatakan, reshuffle kabinet diperlukan agar program pembangungan berlangsung efektif. Namun dia mengingatkan, reshuffle kabinet harus didasari penilaian kinerja.

“Tentu kalau presiden merasa ada yang perlu di-reshuffle, baik diganti atau digeser kami dukung sepenuhnya,” ujar Jhonny.

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang sudah menetapkan target dan standar yang harus dipenuhi oleh menteri-menteri dalam kabinetnya. Jika dirasakan atau dinilai Jokowi menteri tersebut tidak memenuhi target, wajar jika Jokowi harus melalkukan pergantian.

Salah satu Menteri yang dinilai lemah adalah Sofyan Djalil. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua BPN ini memang tidak berprestasi atau memenuhi target yang diharapkan Jokowi.

Terlebih Sdfyan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla yang kini terlibat perang dingin dengan Jokowi. Alasan itu makin menguatkan sinyal jika Sofyan akan segera ditendang dari Kabinet Kerja.

“Rapor menteri itu ada di tangan presiden. Apakah mereka bekerja sesuai target, lebih dari target, atau under performance. Kalau under performance, presiden pasti akan menggantinya,” ucap Jhonny.

Sebelumnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna Hamonangan Laloly juga mengatakan perlunya penilaian terhadap kinerja para menteri. Penilaian tersebut, kata dia untuk mengukur target capaian masing-masing kinerja menteri.

Evaluasi itu harus jalan. Harus ada itu supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya. Semua menteri harus siap,” ujar Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Baca Juga  Ini Daftar Harga Pakaian yang Jokowi Beli Saat di Mal Panakkukang

Yasonna menambahkan, evaluasi kinerja para menteri dibutuhkan agar tidak berada di zona nyaman. Apalagi, lanjut dia berdasarkan undang-undang, presiden memiliki hak prerogatif melakukan reshuffle.