SHARE

Rapat Paripurna (rapur) DPR sudah menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi  yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Setelah penggunaan hak angket disetujui di rapur Jumat (28/4) itu, akan segera ditindak-lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK yang merepresentasikan perweakilan dari 10 fraksi yang ada di parlemen.

Ada tenggat waktu 60 hari setelah hak angket KPK diputuskan dalam rapur untuk ditindak-lanjuti dengan pembentulan pansus itu. Kalau lewat waktunya, hak tersebut bisa gugur.

Setelah 60 hari lewat, otomatis hak angket KPK tidak bisa dilaporkan ke rapur, artinya gugur, demikian disampaikan Taufik Kurniawan, salah satu Wakil Ketua DPR.

Hak angket KPK otomatis juga akan gugur jika fraksi-fraksi di DPR tidak komplit mengirimkan nama-nama anggotanya masuk dalam pansus tersebut. Karena tidak mungkin pansus mengambil keputusan tanpa kelengkapan kehadiran fraksi di dalamnya.

taufikkur
Taufik Kurniawan. Pansus KPK bisa layu sebelum berkembang

Sekadar mengingtkan, hak angket bisa diajukan jika minimal mendapat dukungan dari 25 anggota dewan, dan lebih dari satu fraksi. Namun, tidak bisa minoritas mengambil sebuah keputusan dalam level Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pansus, dan organ parlemen.

Kalau minoritas yang mengambil keputusan, baik di AKD, pansus maupun organ parlemen, maka itu tidak sesuai dengan roh dan hakikat pengambilan keputusan.

Saat ini ada dinamika yang berkembang di parlemen terkait dengan penggunaan hak angket dan pembentukan pansus KPK tersebut. Yakni, adanya fraksi yang menarik dukungan, ada yang tidak berkenan dengan proses pengambilan keputusan hak angket di rapur itu, tetapi sebaliknya ada juga fraksi yang semula menolak kini mengisyaratkan dukungannya.

Pada akhirnya keputusan fraksi merupakan rekomendasi partainya karena mereka merupakan kepanjangan sikap parpol di DPR.

Baca Juga  Pansus KPK Harus Jalan, Pimpinan KPK tak Perlu Terlalu Khawatir

Semua anggota DPR bagian dari fraksi, fraksi bagian dari parpol, sehingga keputusan resmi tergantung sikap partai.