NASIONALISME.NET, Surabaya — Fenomena baru penerapan komunikasi menggambarkan ketimpangan akses dan kontrol informasi antar pemangku kepentingan pariwisata. Ketidakseimbangan ini menciptakan informasi asimetris yang menghambat koordinasi efektif. Penerapan komunikasi tak hanya terjadi antara wisatawan dan pelayan wisata, melainkan secara struktural antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal. Ketimpangan vertikal ini lebih berbahaya bagi keberlanjutan pariwisata karena merusak ekosistem kolaboratif yang esensial.
Kebijakan promosi pariwisata sering tidak sinkron, program nasional seperti Wonderful Indonesia berjalan paralel dengan merek destinasi daerah tanpa koordinasi pesan terpadu. Ketidaksinkronan ini menciptakan kebingungan branding bagi wisatawan. Platform OTA (Online Travel Agent) dan biro perjalanan besar menguasai data wisatawan real-time, sementara homestay dan pemandu lokal terisolasi dari pola kunjungan aktual. Asimetri informasi ini merugikan pelaku UMKM lokal. Investor menerapkan standar komunikasi korporat, mengesampingkan narasi budaya lokal yang autentik. Masyarakat tidak dilibatkan dalam konstruksi identitas destinasi, menyebabkan misrepresentasi budaya.
Pemerintah menerapkan digitalisasi pariwisata secara top-down tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan literasi digital pelaku usaha kecil di desa wisata. Aturan nasional sering kali tidak kontekstual dengan realitas lapangan, menciptakan kesenjangan implementasi yang signifikan. Informasi krusial seperti potensi bencana, kuota kunjungan, dan perubahan harga tiket hanya bersirkulasi di kalangan elite industri, tidak menjangkau wisatawan akar rumput maupun pelaku UMKM lokal. Asimetri ini berbahaya saat terjadi krisis.
Tradisi lokal dikemas menjadi pertunjukan instan untuk konsumsi wisata tanpa melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi pemaknaan budaya. Narasi autentik hilang, digantikan representasi superfisial. Kebijakan pariwisata kehilangan efektivitas karena tidak berbasis kebutuhan riil lapangan, menghambat pencapaian target devisa dan kunjungan wisatawan. Resistensi masyarakat lokal meningkat, penolakan terhadap proyek investasi dan keengganan berpartisipasi sebagai objek wisata. Citra destinasi menjadi ambigu: promosi megah di media global kontras dengan pengalaman wisatawan yang mengecewakan akibat ketidakselarasan layanan.
Kementerian mempromosikan Destinasi A sebagai “desa wisata budaya” melalui kampanye nasional, namun realitas lapangan bertolak belakang. Tidak ada pemandu lokal terlatih yang mampu menyampaikan narasi budaya resmi, sementara masyarakat desa tidak memahami atau tidak setuju dengan branding nasional tersebut. Wisatawan menerima pengalaman yang inkonsisten, promosi megah versus realitas kosong. Saat high season, platform pemesanan nasional mencatat lonjakan kunjungan masif, tetapi data real-time tidak dibagikan ke pengelola destinasi lokal. Akibatnya terjadi kekacauan antrean, parkir penuh, dan penumpukan di titik wisata utama. Kualitas layanan menurun drastis, toilet overflow, sampah menumpuk, dan pengunjung frustrasi tanpa informasi alternatif. Kedua kasus mengilustrasikan penerapan komunikasi struktural yang sistemik, di mana informasi mengalir satu arah dari pusat ke daerah tanpa feedback loop efektif, merusak pengalaman wisatawan dan keberlanjutan destinasi.
Dengan demikian, Forum komunikasi tripartit harus diadakan rutin melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal untuk menyamakan persepsi narasi destinasi. Sistem open data tourism wajib menyediakan akses real-time data kunjungan, pola wisatawan, dan risiko bagi semua pelaku UMKM, mencegah kekacauan lonjakan. Literasi komunikasi partisipatif melatih masyarakat lokal bukan hanya melayani wisatawan, tetapi pula menyuarakan aspirasi dalam forum perencanaan pariwisata. Audit komunikasi destinasi dilakukan berkala untuk mengukur sinkronisasi antara pesan promosi nasional, kebijakan layanan, dan implementasi lapangan. Penerapan komunikasi bukan masalah teknis kebahasaan semata, melainkan persoalan tata kelola informasi yang tidak adil antar pemangku kepentingan. Pariwisata berkelanjutan hanya tercapai melalui kesetaraan akses komunikasi. Indonesia harus membangun infrastruktur komunikasi inklusif setara dengan pembangunan fisik destinasi wisata.
Ditulis oleh David Wicaksono
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dosen Pengampu Mata Kuliah Pariwisata: Drs. Widiyatmo Ekoputro, MA
