SHARE

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tidak memenuhi panggilan tim jaksa penuntut umum KPK pada sidang kedua kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri, Kamis (16/3) di PN Tipikor Jakarta.

Agus Martowardojo  meminta pemanggilannya dijadwal ulang, dan ia siap untuk memberikan keterangan pada 30 Maret mendatang. Agus berjanji untuk bersikap kooperatif.

Absennya Gubenur BI itu  disayangkan tim jaksa KPK. Pasalnya, mereka sudah merencanakan untuk mencecar Agus soal aliran dana dugaan korupsi e-KTP.

kpkirene

Sebab, berdasarkan berkas dakwaan,  anggaran proyek ini sempat ditolak oleh Agus saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tapi setelah Andi Narogong memberikan uang USD 1 juta kepada Diah Anggraini selaku Sekjen Kemendagri anggaran proyek yang diajukan Gamawan Fauzi senilai Rp5,9 triliun pun dikucurkan oleh Agus. Hal inilah yang akan digali KPK.

“Itu yang ingin kami gali (dalam sidang nanti), apa kemudian dalam pengurusan ada indikasi penerimaan uang,” kata jaksa Irene Putrie, kemarin.

gus

Menurut Irene, hal itu akan dikonfirmasi kepada Agus lantaran pihaknya curiga adanya aliran dana korupsi e-KTP juga mengalir ke Agus. “(Karena) di dakwaan tidak kami uraikan,” ujar Irene.

Agus diketahui mangkir alias tak penuhi panggilan Jaksa KPK. Sedianya ia akan dimintai keterangan sebagai saksi soal kasus korupsi e-KTP. Agus mengaku tak bisa memenuhi panggilan KPK karena menghadiri rapat dewan gubernur dan pergi ke luar negeri.

Bahkan, Agus tidak bisa dihadirkan pada pekan depan. Agus meminta dihadirkan pada pekan berikutnya, yakni diakhir bulan ini.

“Agus sudah bilang minggu depan juga tidak bisa, karena dia konferensi sampai tanggal 21-22, jadi minggu depan masih belum bisa,” ujar dia.

din

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelumnya menyebut mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga  Fahri Hamzah Minta Ketua KPK Mundur

Agus diduga memuluskan proyek yang berjalan pada 2011-2013. “Ada dana mengalir ke sana,” kata Nazaruddin di KPK,   18 Oktober 2016.

Nazaruddin mengatakan anggaran pengadaan proyek e-KTP multiyears tidak akan berjalan tanpa persetujuan Agus. Sebab, kata dia, persetujuan utama proyek tersebut berasal dari Menteri Keuangan yang ketika itu dijabat Agus.