SHARE

Jakarta – Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy tidak demikian setuju dengan wacana kembalinya ke UU lama bila kajian RUU mandek dengan kata lain deadlock. Menurut dia, juga akan ada kegaduhan politik yang berlangsung.

” Implikasinya tentu ada masalah, gaduh, banyak pendapat kelak. Beberapa macam lah, juga akan ada kegaduhan politik. Satu pesta demokrasi yang paling baik tiap-tiap lima tahunan, namun kami tidak berhasil membuat payungnya, ” ucap Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017) malam.

” Tentu ada gaduh, ada persepsi orang-orang, ada kegaduhan, ada tuntut menuntut, itu implikasinya. Dengan ekonomi, dapat dihitung juga, munculnya tidak percaya orang-orang, ” imbuhnya.

Oleh karenanya, Lukman memohon pemerintah memperhitungkan kembali saran nya. Pansus RUU Pemilu juga mengusahakan semuanya pengambilan ketentuan dikerjakan dengan musyawarah. Pilihan paling akhir yaitu voting gosip krusial.

” Maka dari itu lalu semuanya pihak menyebutkan, kita optimalkan benar musyawarah mufakat, lalu bila tidak dapat ya voting, ” tuturnya.

Bila kembali pada UU Pemilu lama, kata Lukman, juga akan menyebabkan problem legitimasi terutama putusan MK masalah Pemilu serentak. Nanti, masalah keserentakan dalam Pemilu juga akan ditata dalam PKPU.

” Kan saat Pemilu terbuka lima tahun lantas juga MK. MK mengambil keputusan satu bulan mendekati Pemilu, tetaplah dikerjakan dengan PKPU, ” ucapnya.

” Peranan pemerintah tidak ada sekali lagi di situ, apakah pemerintah keluarkan PP tidak ada karna di UU Pemilu lama tidak ada amanah pembuatan PP namun banyak amanah pembuatan PKPU. Demikian kembali pada UU lama, PKPU yang menterjemahkan, ” sambungnya.

Lukman mengharapkan RUU Pemilu tetaplah bisa ditetapkan. Ia menginginkan proses Pemilu serentak mempunyai payung hukum yang pasti.

Baca Juga  5 Mahasiswa Beri 'Obat Kuat' ke Pansus DPR Guna Tolak Pelemahan KPK

” Semoga semuanya pihak dapat memperhitungkan implikasi dari semuanya bagian, legitimasinya, konstitusionalnya, sosiologi orang-orang mendekati Pemilu 2019. Kan semakin bagus Pemilu 2019 semuanya rapi di banding dalam kondisi tidak rapi payung hukumnya, ” tuturnya.

Seperti di ketahui, sekarang ini gosip krusial RUU Pemilu belum ditetapkan. Gosip yang sampai saat ini masih tetap ‘jalan buntu’ yaitu masalah presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu. Satu diantaranya kembali pada UU lama.

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo.

Ada juga, gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)