SHARE
Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (28/4/2017) akhirnya menyetujui Hak Angket kepada KPK.

DPR saat ini sedang reses. Masa reses dimulai setelah tuntasnya persidangan keempat melalai Rapat Paripurna untuk persetujuan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Jumat (28/4) lalu.

Saat masa reses ini dimungkinkan adanya lobi-lobi politik untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK.

Maklum, meski hak angket sudah disetujui di rapat paripurna DPR (rapur), pembentukan Pansus KPK bisa terganjal jika fraksi-fraksi tidak mengirimkan wakilnya untuk Pansus KPK tersebut.

Walau demikian, berbagai elemen masyarakat optimistis jika Pansus KPK akan terbentuk.

Pasalnya, saat ini sejumlah fraksi masih melakukan lobi politik di tengah masa reses sidang.

Masih ada waktu 16 hari sebelum masa reses berakhir dan persidangan kembali dimulai, termasuk untuk pembentukan Pansus KPK.

Fraksi-fraksi yang masih menolak tentunya akan mempertimbangkan dinamika di masyarakat terkait hak angket KPK tersebut.

Hak angket terhadap KPK bukan hanya untuk menyelidiki dugaan pengancaman terhadap anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Tujuan utama dari penggunaan hak angket adalah untuk menyelidiki sejumlah hal terkait kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

rakerkpku

Dengan demikian, hak angket harus dipandang sebagai sesuatu yang positif, bukan soal kasus per kasus.

Penyelidikan terhadap kinerja KPK sesuai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan BPK menyebutkan adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, saat Pansus KPK sudah terbentuk nanti, bisa saja nantinya dipanggil sejumlah pihak yang memahami berbagai aspek hukum, misalnya ahli hukum yang terlibat dalam pembuatan UU KPK.

Dengan demikian semua pihak bisa memberikan masukan.

Baca Juga  Hanura Yakin Pansus KPK Sudah Siap Jalan

Agar masyarakat luas juga semakin memandang positif penggunaan hak angket.

Bagaimana pun juga hak angket merupakan bagian dari hak bertanya untuk menyelidiki kebenaran yang tidak didapat dalam rapat komisi.

Yang juga perlu difahami oleh masyarakat luas, hak angket ini juga tidak akan berakibat apa-apa untuk KPK.

Justru hak angket atau Pansus KPK nanti akan membuat KPK kian dicintai.

Selama ini KPK juga selalu bilang berani jujur hebat, kalau bersih kenapa risih, jadi mestinya tak perlu mengkhawatirkan hak angket atau Pansus KPK nantinya.