SHARE

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sering tak terduga dan kerap menciderai rasa keadilan, ternyata dilakukan karena adanya dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tudingan ini sudah cukup lama dialamatkan ke lembaga antirasuah oleh berbagai elemen. Namun, mereka yang mungkin mengkhawatirkan independensi KPK, justru dianggap menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, misalnya dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Tuduhan itu setidaknya pernah diterima oleh Fahri Hamzah. Salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini bahkan pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Fahri Hamzah dianggap menghalangi penegakan hukum pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu.

Tentu saja Fahri membantah jika sikap kerasnya kepada KPK tersebut dapat menghalang-halangi kinerja KPK. Ia menganggap sejumlah LSM yang melaporkan dirinya dibayar untuk memuji dan mendukung KPK. Bahkan ia berjanji bakal membuka persekongkolan antara lembaga anti rasuah dengan LSM tersebut.

kapokikik
Inilah pimpinan KPK terkini, dari kiri ke kanan: Saut Situmorang, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, dan Laode Muhammad Syarif.

Fahri Hamzah pernah mengungkapkan, siap membuka siapa saja yang mendapatkan dana dan setiap hari memuji KPK. Ia mengaku tahu ada ada datanya. Termasuk orang-orang yang membatasi kebebasan. Fahri menilai tindakan pelaporan dirinya kepada MKD itu mengandung unsur persekongkolan antara KPK dengan para LSM. Apalagi selama ini dia tidak merasa menghalangi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Justru Fahri mengaku heran, yang dikritik oleh dirinya adalah KPK, kenapa LSM yang meradang.

Kalau saya dianggap menghalang-halangi itu yang merasa terhalangi siapa? Kenapa saya kritik KPK, eh LSM (laporkan saya). Jadi tidak heran kalau saya curiga LSM ini kongkalingkong dengan KPK, begitu kata Fahri Hamzah. Sanget beralasan.

Baca Juga  Ini 16 Nama dari Lima Fraksi untuk Pansus KPK, Lainnya Segera Menyusul

Kita tahu, masyarakat semakin cerdas dan sudah benar-benar memahami bahwa Hak Angket KPK digulirkan untuk kebaikan KPK sendiri, yang saat ini dianggap tanpa kontrol. Hak Angket ini bukan bentuk intervensi DPR RI terhadap perkara yang tengah ditangani KPK.

Karena Hak Angket KPK tersebut tidak langsung menyasar pada kasus yang sedang ditangani KPK, tapi orientasinya adalah pada kewenangan dan penggunaan uang, yakni adanya dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan dari lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya KPK yang akan dimintai penjelasan oleh DPR RI, tapi juga seluruh pejabat yang membuat Undang-undang KPK. Mereka dihadirkan untuk memperoleh pandangan arah dan orientasi dalam menyusun kerangka angket itu.