SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba menetapkan Markus Nari, politisi Partai Golkar, sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pada proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, e-KTP. Markus Nari ditersangkakan karena diduga mempengaruhi Miryam S Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya.

Penetapan Markus Nari sebagai tersangka pada Jumat (1/6) itu sangat mengejutkan, tidak hanya untuk anggota dewan bersangkutan, akan tetapi juga masyarakat luas, terutama daerah asalnya di Toraja. Markus Nari selama ini diketahui sangat kooperatif dengan terus memenuhi panggilan KPK baik untuk pemeriksaan bagi saksi-saksi terkait kasus e-KTP, atau sebagai saksi di persidangan kasus e-KTP di PN Tipikor Jakarta.

Markus Nari dihadirkan sebagai saksi di persidangan e-KTP pada 6 April 2017, waktu itu antara lain bersama mantan Ketua DPR Ade Komaruddin. Baik Akom mau pun Markus Nari pernah menerima uang dari dua terdakwa kasus e-KTP ini, yakni Irman dan Sugiharto, masing-masing mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Direkrtur di Dirjen Dukcapil Kemendagri.

akomdanmn
Markus Nari (kanan) saat menjadi saksi siding e-KTP pada 6 April 2017, bersama Ade Komaruddin (Akom)

Pada persidangan 6 April itu, Markus Nari menantang pihak penagak hukum untuk membuka siapa orang yang menerima uang, yang disebut untuk Markus itu. “Saya kaget, disampaikan (uangnya) di mana?” kata Markus Nari kala itu.

Mestinya lembaga antirasuah mengembangkan indikasi pernyataan bohong dari Irman dan Sugiharto terkait pemberian dana untuk Markus Nari ini. Sebaliknya, KPK tampaknya sejak awal punya target untuk menjerat politisi asal Tanah Toraja tersebut. ‘

KPK juga sepertinya tidak mementingkan untuk melakukan pemeriksaan internal untuk membongkar siapa diantara penyidik mereka yang telah memberikan BAP kepadanya. Jelasnya, ada yang membocorkan BAP tersebut saat Markus Nari menjadi saksi dalam proses penyidikan kasus e-KTP.