SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini mengungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu dan institusi di lingkungan pemerintah atau negara. KPK juga tak kurang galaknya “menghabisi” perorangan yang melakukan kolaborasi negatif dengan siapapun yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Intinya, KPK mencoba bersikap refresif terhadap perilaku koruptif. Namun, bagaimana jika perilaku koruptif itu pun menghinggapi KPK, entah pimpinan atau penyidiknya? Jawaban paling simpel mungkin, ah, mereka yang di KPK kan juga manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang tidak pernah melakukan pelanggaran, atau penyimpangan, walau sekali dalam hidupnya.

Tetapi, ini KPK, dan KPK mestinya wajib menghindari kesalahan. Mereka selalu mencari-cari kesalahan, pelanggaran atau penyimpangan dari orang-orang atau institusi dalam lingkup kewenangannya, dan karena itu mereka harus bersih.

kpkik

Dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR yang antaranya membawahi masalah hukum, terungkap jika KPK tak bersih-bersih amat. Ada temuan terkait tujuh indikasi pelanggaran dari KPK.

Ini berhubungan dengan pengelolaan anggaran di KPK. Ada tujuh indikasi ketidakpatutan terkait penggunaan anggaran di lembaga antirasuah itu.

Semua itu terkuak dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK. Di dalam audit 2015 yang disampaikan BPK kepada DPR, ada tujuh indikasi penyimpangan anggaran KPK. Apa saja? Diantaranya, terkait anggaran beasiswa pendidikan, bantuan hukum Abraham Samad, dan pembangunan gedung KPK.

Sejak pemnbentukannya pada 2002 melalui Undang-undang Nomor 30 Tentang KPK, pimpinan KPK selalu menyuarakan agar lembaga-lembaga atau institusi pemerintah menjauhi perilaku koruptif. Menerapkan manajemen pengelolaan yang terbuka atau transparan, kalau perlu membuat laporan secara insidentil ke masyarakat.

Bagaimana jika mereka yang melakukan perilaku koruptif sehingga merugikan keuangan negara?