SHARE

Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menyarankan ada asisten pribadi untuk tiap-tiap pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Hanura memohon hal itu ditata dalam rancangan ketentuan daerah (raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta.

Saran itu di sampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna mengenai kajian raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD itu, Kamis (20/7/2017).

” Fraksi Partai Hanura menyarankan supaya didalam raperda mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta bisa ditata pasal sendiri mengenai asisten pribadi pimpinan serta anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta, ” tutur Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menilainya beban kerja pimpinan serta anggota DPRD DKI begitu tinggi. Oleh karenanya, asisten pribadi itu diperlukan.

” Karna beban serta intensitas kerja yang begitu tinggi dari pimpinan dewan ataupun anggota dewan di Propinsi DKI Jakarta, mengingat kekuatan keuangan Propinsi DKI Jakarta yang begitu cukup untuk sediakan asisten pribadi (aspri) untuk tiap-tiap pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD, ” kata Syarifuddin.

Saran ada asisten pribadi itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.

Pasal 215 ayat 2 huruf d UU Nomor 23 Th. 2014 mengatakan kalau sekretaris DPRD memiliki pekerjaan untuk sediakan serta mengoordinasikan tenaga pakar yang dibutuhkan DPRD dalam melakukan peranannya sesuai sama keperluan.

Disamping itu, Pasal 20 ayat 1 huruf c PP Nomor 18 Th. 2017 menyebutkan kalau pembentukan grup pakar atau tim pakar alat kelengkapan DPRD adalah sisi dari berbelanja penunjang aktivitas DPRD yang disiapkan untuk mensupport kelancaran peranan, pekerjaan, serta wewenang DPRD.

Pasal 23 ayat 2 PP itu juga mengatakan kalau grup pakar atau tim pakar alat kelengkapan DPRD seperti disebut pada ayat 1 paling banyak 3 orang untuk tiap-tiap alat kelengkapan DPRD.

Dengan terdapatnya ketentuan itu, semuanya fraksi di DPRD DKI Jakarta juga menyarankan ada tim pakar dalam rapat paripurna itu. Fraksi PDI-P menyepakati ada tim pakar. Tetapi, mereka memohon ada pengecualian masalah jumlah tim pakar yang disiapkan.

” Sangkanya butuh diberi kekhususan pengecualian atas Pasal 23 ayat 2 PP Nomor 18 Th. 2017 mengenai grup pakar atau tim pakar alat kelengkapan DPRD bukan sekedar 3 orang tiap-tiap alat kelengkapan DPRD, ” kata anggota Fraksi PDI-P Januarius Iljas Purwanto.

Saran yang sama saja di sampaikan Fraksi PKS. Fraksi PKS memohon jumlah tim pakar yang disiapkan memperhitungkan beban kerja anggota dewan. Sebab, DKI Jakarta tidak mempunyai anggota dewan di tingkat kabupaten/kota.

” Fraksi PKS menyarankan supaya jumlah tim pakar atau tim pakar untuk tiap-tiap alat kelengkapan dewan sesuai dengan beban kompleksitas DKI Jakarta jadi Ibu Kota serta mengingat DPRD di DKI Jakarta tidak mempunyai DPRD tingkat kotamadya/kabupaten, ” tutur anggota Fraksi PKS Nasrullah.

Disamping itu, Fraksi PKB menyarankan ada pakar yang menempel untuk tiap-tiap anggota DPRD. Fraksi PKB juga menyarankan ada 5 orang tim pakar yang disiapkan untuk tiap-tiap fraksi.

” Untuk grup pakar atau tim pakar, Fraksi PKB DPRD Propinsi DPRD DKI Jakarta menyarankan supaya semasing anggota dewan didampingi oleh tenaga pakar minimum 1 orang yang menempel per anggota dewan dimaksud dengan tenaga pakar anggota, ” kata anggota Fraksi PKB Ahmad Ruslan.

Keinginan fraksi juga akan dievaluasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ” Lulung ” Lunggana mengatakan juga akan mengevaluasi sebagian saran dari semuanya fraksi di DPRD DKI Jakarta. Jadi Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, dia juga akan membahasnya dengan semuanya anggota Bampeperda.

” Semuanya referensinya itu berada di Ketentuan Pemerintah Nomor 18, tidak bisa berubah. Bila rekan-rekan menyarankan 1 orang staf pakar, kami juga akan pelajari besok karna besok kami juga akan ulas dengan internal, ” tutur Lulung selesai rapat paripurna.