SHARE

Adnan Paslyadja dikenal sebagai salah satu pakar ilmu hukum pidana yang disegani. Ia juga penulis buku “Hukum Pembuktian”. Ahli hukum kelahiran Pinrang, Sulsel, 3 Juni 1940 ini juga  mantan jaksa yang pensiun pada tahun 1996. Ia pun mengabdi di Korps Adhiyaksa selama 30 tahun. Adnan Paslyadja, SH, juga aktif mengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan serta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam kasus permufakatan jahat seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung terhadap Setya Novanto, ia memiliki pendapat yang harus diperhatikan. Menurut Adnan ketika penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan pada tingkat penyelidikan, maka penyidikan itu dinilai sebagai kelanjutan dari penyelidikan kasus.

Tujuan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP. Misalnya  untuk mencari surat, dokumen, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa untuk dapat dilakukannya penyidikan.

Apakah dalam hal ini, hasil penyelidikan bisa ditetapkannya seseorang sebagai tersangka? Menurut Adnan kemungkinan saja bisa. “Bisa saja. Bukan sah atau tidak, tetapi bisa saja,” ujar Adnan.

Kasus itu kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan untuk melengkapi dua alat bukti permulaan yang telah ditemukan dalam penyelidikan. “Selain itu, penyidik juga diberikan wewenang memanggil saksi dan memeriksa tersangka,” kata Adnan.

Penetapan seseorang sebagai tersangka juga dapat dilakukan walau belum dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Bila sudah ada bukti yang cukup, seseorang sudah bisa ditetapkan tersangka.  Dalam banyak kasus, seseorang bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka meski belum diperiksa,” ungkap Adnan.

Dua alat bukti permulaan tidak harus berasal dari hasil pemeriksaan sebagai saksi. “Karena dalam pemeriksaan itu, hanya memberikan haknya membela diri. Di pengadilan tetap ada kesempatan untuk membela diri,” kata Adnan.