SHARE

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa di check jadi saksi oleh penyidik KPK berkaitan masalah korupsi e-KTP, Selasa (11/7/2017).

Selesai di check, Agun terasa tak ada desakan sepanjang kontrol. Ia menilainya, penyidik KPK telah menggerakkan pekerjaan dengan profesional.

” Ya, untuk diri saya sesuai sama itu (profesional). Buat saya sendiri, Anda saksikan saya senyum-senyum saja, ” tutur Agun selesai di check di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Walau sekian, Agun tidak ketahui apakah alur kontrol seperti yang ia rasakan sekarang ini, juga dirasa oleh saksi-saksi beda yang di check oleh penyidik KPK.

” Kontrol saya yang dahulu dengan yang saat ini sama juga. Berarti ya normal demikian. Jadi, adakah desakan, ada paksaan, saya rasakan umum saja, ” kata Ketua Panitia Spesial (Pansus) Hak Angket DPR itu.

Agun di check untuk tersangka Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penyidik selalu memahami serta mengklarifikasi pengetahuan beberapa saksi berkaitan sistem pengurusan biaya e-KTP.

Diluar itu, penyidik menelusuri tanda-tanda aliran dana pada beberapa pihak, termasuk juga yang disangka di terima Agun saat menjabat Ketua Komisi II DPR.

KPK sudah lakukan titel perkara untuk perlakuan masalah korupsi project e-KTP. Gagasannya, pada bln. Juli ini, KPK juga akan menginformasikan tersangka baru.

Dalam masalah korupsi ini, baru tiga orang yang dijerat KPK. Awalannya, penyidik mengambil keputusan bekas petinggi Kemendagri, Irman serta Sugiharto, jadi tersangka.

Perkara keduanya tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam sistem persidangan, KPK mengambil keputusan anggota DPR Miryam S Haryani jadi tersangka info palsu dalam persidangan. Miryam belum juga terlilit untuk masalah korupsi e-KTP.

Terakhir, penyidik menjerat Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, entrepreneur yang ikut serta project e-KTP.

Dalam surat tuntutan pada, Irman serta Sugiharto, jaksa KPK yakini kalau beberapa puluh anggota DPR terima uang project e-KTP.

Sebagian anggota DPR dimaksud turut mengakibatkan kerugian uang negara yang totalnya sekitaran Rp 2, 3 triliun.