SHARE
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) dan Sylvia Sholehah yang biasa dipanggil Bu Pur memberi keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/12). Agus Martowardojo dan Bu Pur bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/mes/13

Gambar di atas adalah momen dari persidangan lanjutan kasus megakorupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Pada Selasa, 10 Desember 2013, sidang lanjutan kasus proyek P3SON tersebut menghadirkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Gubernur BI memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. KPK memiinta keterangan Agus, yang saat proyek Hambalang berjalan menjadi menteri keuangan, sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso yang menjadi tersangka dalam perkara itu.

aguslang

Saat proyek Hambalang berjalan Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan yang berwenang untuk mengeluarkan anggaran hingga Rp 2,5 triliun untuk proyek tersebut.

Sekarang ini Agus Martowardojo juga dinilai sebagai sosok yang paling mengerti soal anggaran untuk proyek e-KTP. Oleh karena itu KPK terus berusaha menghadirkan Gubernur BI ini di persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP milik Kemendagri tersebut. 

Agus Martowardojo sudah dipanggil untuk memberi kesaksian pada sidang kedua, Kamis (16/3) pekan lalu di PN Tipikor Jakarta. Namun, Agus Martowardojo tak datang. Seorang pejabat BI menyatakan bahwa Bos Besar tak bisa memenuhi panggilan tim jaksa KPK karena saat bersamaan ada tugas penting yang tak bisa ditinggal.

Ia meminta pemanggilan untuk kesaksiannya dijadwal ulang, dan memberi alternatif waktu pada 30 Maret setelah ia kembali dari tugas di luar negeri, ke Jerman dan Swiss.

agusmarto

Oleh karena itu Gubernur BI ini sudah pasti tak akan hadir lagi untuk memberi kesaksian di sidang ketiga yang digelar Kamis (23/2) lusa. Nama Gubernur BI termasuk diantara delapan saksi yang akan dihadirkan pada lanjutan sidang dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sangat membutuhkan keterangan Agus Martowardojo di persidangan. Mantan Menteri Keuangan itu dinilai paling mengerti soal perubahan pendanaan proyek e-KTP.

Baca Juga  Lagi-lagi Yorrys Raweyai

Jaksa KPK Irene Putrie mengatakan Agus bisa menjelaskan terkait perubahan pendanaan e-KTP yang semula Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sampai akhirnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni.

Kemudian, Agus juga dinilai paling tahu kenapa akhirnya proyek e-KTP dinyatakan menjadi proyek multiyears.

kpkirene

“Kemudian perubahan tahun anggaran yang hanya 2011-2012, sampai menjadi 2013,” kata Irene Putrie.

Sekadar mengingatkan bahwa dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri ini KPK sudah menetapkan dua tersangka, yakni Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

kasuskpk1

Dari paparan tim jaksa disebutkan bahwa kedua terdakwa patut diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek e-KTP Kemendagri ini.

Proyek e-KTP ini  disebut-sebut memperkaya konsorsium pemenang lelang dan sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri serta politisi Senayan. Dugaan kerugian atas kasus ini ditaksir Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.
din
Proyek KTP-el dirancang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan KTP-el dimulai.

November 2011 tercium dugaan rasuah. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.*