SHARE

‎Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo berhalangan hadir sebagai saksi persidangan dugaan korupsi pengadaan e-KTP  di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan sedang memimpin Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Andiwiana mengatakan, ‎Agus berhalangan hadir dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemberian saksi pada 30 Maret 2017 dengan alasan sedang memimpin RDG bulanan sebagaimana diamatkan dalam UU BI No.23 Tahun 1999.

“Pelaksanaan rapat dimaksud adalah salah satu bentuk akuntabilitas BI kepada masyarakat dalam mengelola stabilitas moneter, lebih lanjut diatur bahwa rapat sudah dijadwalkan dan diumumkan waktu pelaksanaannya di setiap awal tahun untuk memberikan kepastian pengambilan keputusan,” tutur Andiwiana.

andiwiana

Menurutnya, Agus juga telah berkomitmen dan menjadwalkan untuk mewakili Indonesia dalam rapat G20 ministry of Finance and Central Bank Governor pada 17 dan 19 Maret 2017 di Jerman.

“Untuk itu beliau (Agus) akan melakukan perjalanan ke rapat tersebut nanti malam, menurut rencana dari Jerman beliau akan melanjutkan tugas untuk rapat bersama Bank for Internasional Settlement di Swiss pada 20 dan 21 Maret 2017,” paparnya.

Total ada delapan saksi yang dipanggil dalam sidang kasus e-KTP Kamis ini. Salah satunya adalah Gubernur BI Agus Martowardojo.

Agus dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan. Keterangannya diperlukan dalam hal penganggaran proyek senilai Rp 5,84 triliun ini.

Kecuali Agus Martowardoyo yang absen sidang kedua kasus proyek e-KTP Kemendagri pada Kamis (16/3) di PN Tipikor itu menghadirkan tujuh saksi. Yakni,  Gamawan Fauzi, Diah Angraeni, Elvius Dailami, Rasyid Saleh, Winata Cahyadi, Chaeruman Harahap, dan Yuswandi Tumenggung.

 

Baca Juga  KPK Dinilai tidak Fair Keluarkan Status Cekal untuk Setya Novanto