SHARE

Banyak hal menarik dari Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan pimpinan KPK 2015-2019, Rabu (19/4) malam lalu.

RDP tak hanya didominasi pembahasan atau check & recheck mengenai berbagai masalah hukum yang tengah hangat dan terkait dengan kewenangan KPK, antaranya kasus dugaan korupsi pada proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Kemendagri yang tengah berproses di pengadilan melalui persidangan di PN Tipikor Jakarta.

Anggota Komisi III DPR memang mencecar KPK mengenai berbagai kejanggalan dari permasalahan hukum terkait kasus e-KTP tersebut, misalnya mengenai Miryam S Haryani yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya karena mendapat tekanan dari enam koleganya di parlemen.

Komisi III meminta KPK memperdengarkan rekaman audio dari pengakuan Miryam S Haryani yang politisi Partai Hanura itu. KPK menolak, mereka merasa punya hak imunitas untuk tidak memenuhi permintaan anggota dewan.

agus2
Pimpinan Komisi III DPR saat RDP dengan KPK

RDP semakin hangat ketika memasuki masalah seputar penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan pimpinan KPK. Dari temuan Komisi III berdasarkan laporan hasil audit keuangan KPK oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pimpinan KPK melakukan beberapa indikasi penyimpangan pengelolaan anggraan atau keuangan mereka.

Dari audit BPK dan ditambah temuan Komisi III lainnya setidaknya ada tujuh indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, terlihat agak nervous menjawab pertanyaan yang diajukan beberapa anggota dewan terkait penyimpangan pengelolaan anggaran atau keuangan mereka.

Atas pertanyaan apakah dia mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada pimpinan BPK agar menghapus atau tidak menyebarkan temuan mereka mengenai penyimpangan pengelolaan anggaran atau keuangan tersebut, dia menjawab, bukan dia yang mengirimnya.

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kedua kiri) dan Adnan Pandu Praja (kanan) serta Sekjen KPK Himawan Adinegoro (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi III DPR membahas seleksi pimpinan KPK, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12). Pimpinan KPK menyerahkan sepenuhnya urusan pemilihan calon pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas ke Komisi III DPR, namun KPK menginginkan seleksi tersebut ditunda hingga Desember 2015, dan KPK tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab meski dipimpin empat orang. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/ama/14
Abraham Samad (kedua dari kanan) saat RDP dengan Komisi III DPR menjelang akhir masa jabatannya, 2015.

Tidak benar kalau dikatakan (WA itu) dikirim oleh pimpinan KPK yang sekarang, begitu ditegaskan Agus Rahardjo.

Baca Juga  Agus Rahardjo Segera Dipecat dari KPK?

 

Sejak resmi terbentuk pada 2003 melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, lembaga antirasuah yang amat superbodi ini sudah lima kali berganti kepemimpinan.

Dua dintara pimpinan KPK bermasalah, yakni Antasari Azhar dan Abraham Samad. Di bawah kepemimpinan Abraham Samad, sejak 11 Desember 2011 hingga 18 Februari 2015, pimpinan dan penyidik KPK tersandung masalah hukum.