SHARE

Entah bagaimana perasaan Hendar Ristriawan dan Yudi Ramdan Budiman melihat kantor mereka diacak-acak oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa penyidik dari lembaga antirasuah yang berkantor di kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, mendatanginya Jumat (26/5) sore itu, meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di satu atau dua ruangan. Hendar Ristriawan dan Yudi Ramdan Budiman masih ingat, penyidik KPK itu datang pukul 15.12 WIB , dan meninggalkan kantor BPK pukul 17.08 WIB.

“Tidak ada pendampingan dari kami, mereka sendiri yang langsung mendatangi ruangan yang hendak dituju,” papar Hendar Ristriawan, Sekjen dari lembaga auditor negara itu, didampingi Yudi Ramdan Budiman, kepala humasnya. “Tentu saja ini mengejutkan, kami tak mengira akan didatangi oleh penyidik KPK,” jelas Sekjen KPK itu.

penyidikKPK
Penyidik KPK dan uang yang disita dari auditor BPK

Sulit dibayangkan kecamuk perasaan dari Sekjen dan Kahumas BPK tersebut. Tiada badai dan tanpa didahului hujan, kantor mereka digeruduk KPK. Dari pemeriksaan dan penggeledahan di kantor pusat BPK di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, ini, penyidik KPK menyegel dua ruangan, membawa dua auditor utama dan seorang staf.

Penangkapan terhadap dua auditor utama BPK dan seorang stafnya ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

penyidikKPK1

Ketua KPK, Agus Rahardjo, membenarkan adanya tangkap tangan terhadap dua auditor utama BPK tersebut. Namun, KPK belum mau menyampaikan apa yang menjadi obyek penyuapan, identitas auditor utama BPK, jumlah uang suap, dan siapa saja pelaku lain yang ikut ditangkap. Agus Rahardjo juga enggan berkomentar soal dokumen apa yang disita dari Kantor BPK.

Dia juga tampak kesal ketika disinggung apakah penangkapan dua auditor utama BPK ini sebagai aksi balas dendam setelah BPK sebelumnya menyebut adanya berbagai penyelewengan dalam mengelola anggaran atau keuangan negara di KPK.