SHARE
Agus Rahardjo vs Oesman Sapta Odang. (Sumber: Istimewa)

Kembali masyarakat disuguhi dagelan yang tidak lucu dari pejabat di negeri ini. Perang pernyataan yang tidak sepatutnya dan sepantasnya dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang terhormat secara resmi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut rangkap jabatan ketua umum parpol dan Ketua DPD yang dipegang Oesman Sapta Odang (OSO) jadi seperti banci. OSO membalas dengan mengatakan rangkap jabatannya bukanlah urusan Agus.

Agus Rahardjo yang menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmon Junaedi Mahesa terpilih menjadi Ketua KPK karena didasari alasan sensitivitas masyarakat. Desmon menganggap Agus, yang seorang muslim, akan lebih menenangkan masyarakat jika menjadi Ketua KPK. Pertimbangan ini, menurut dia, berdasarkan hanya ada dua muslim, yaitu Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif di antara lima capim yang terpilih.

“Bukan urusan dia,” kata OSO di gedung LAN Antang, Makassar, Jumat (5/5/2017). OSO kemudian langsung berlalu meninggalkan wartawan dengan raut muka agak kusut.

OSO merupakan pendiri Partai Persatuan Daerah yang dalam beberapa kali pemilihan umum partai tersebut tidak lolos electoral threshold, lantas ia bergabung dengan Partai Hanura.

Atas ucapan kata banci kepada salah satu petingginya tersebut, Partai Hanura sudah meminta Agus untuk meminta maaf atas ucapannya itu. Rangkap jabatan OSO dianggap tidak melanggar aturan apa pun.

“Pertama, apa relevansinya Ketua KPK mengomentari jabatan rangkap Pak OSO. Kewenangan pimpinan KPK itu diatur dalam UU No 30 Tahun 2002, apa yang Ketua KPK sampaikan itu melampaui kewenangannya. Apalagi menggunakan kata-kata tidak baik, menyebut seperti banci, tidak pantaslah,” ujar Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana saat dimintai tanggapan, Jumat (5/5).

Sebelumnya, dalam diskusi ‘Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah’, Agus sempat menyinggung soal status rangkap jabatan OSO. Dia juga mempertanyakan status OSO sebagai pimpinan DPD yang juga Ketum Hanura.

Baca Juga  Kesimpulan Agus Rahardjo Justru Kaburkan Pelaku Aksi Kekerasan

“Ide kita membuat DPD dulu apa sih, apakah keterwakilan partai atau keterwakilan daerah? Kalau keterwakilan daerah, mestinya ya dipisahkan. Kalau Anda partai, ya Anda lewatnya yang DPR. Jadi harus ada aturan yang jelas. Kan kalau terjadi seperti kasusnya Pak OSO, kan jadi seperti banci ini. Ini daerah, tapi kok ada unsur partai di situ,” kata Agus di gedung KPK, Kamis (4/5) kemarin.

Memang faktanya saat ini OSO menjabat ketua di beberapa organisasi selain Ketua DPD, Wakil Ketua MPR, dan Ketum DPP Partai Hanura, seperti: Ketum Gebu Minang, Ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ketum Asosiasi Koperasi Kelapa Indonesia, dan CEO OSO Group miliknya.