SHARE

Perseteruan antara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan pihak Kemendagri patut dibuka lagi, seiring dengan munculnya kasus mega korupsi e-KTP. Saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok sangat menentang keras proyek e-KTP.

Bukan itu saja, saat masih menjadi anggota DPR RI di Komisi II, Ahok juga menjadi salah satu anggota dewan yang mengkritisi keras kebijakan Mendagri tahun 2010, Gamawan Fauzi. Bahkan peserteruan mereka makin meruncing tak karuan, hingga ada sebutan arogan untuk Ahok. Namun Ahok yang kini menjadi Gubernur DKI itu, tak menggubrisnya.

Kini setelah, kasus e-KTP disidangkan dan menyeret nama Gamawan Fauzi, barulah terbuka semua pandangan dan pendapat masyarakat jika yang dikatakan Ahok dulu benar. Ahok sempat mengkritisi imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk tak memotokopi dan menstapler KTP elektronik atau e-KTP. Dinilai buang-buang uang, proyek bernilai triliunan rupiah ini pun kerap diprotes Ahok sejak duduk di kursi DPR.

Pernyataan Ahok itu mengundang respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penerapan e-KTP dinilai telah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 serta sudah melalui pembahasan DPR. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun disarankan untuk tetap fokus pada tugas-tugasnya saja.

“Tidak etis Wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda subordinat penyelenggara pemerintahan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju, enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II,” ujar Staf Ahli Mendagri bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek di Jakarta.

“Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem. Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda!” cetus pria yang akrab disapa Donny itu.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, akan lebih baik jika kartu tanda penduduk itu dibuat seperti kartu mahasiswa (KTM) yang berfungsi rangkap, sebagai kartu identitas sekaligus ATM. “Dari dulu sudah protes di Komisi II DPR, enggak perlu bikin e-KTP. Pakai BPD saja seluruh Indonesia. Kayak KTM mahasiswa, bank bikinin. Sama kan,” ucap Ahok.

Baca Juga  Tanggapan Pengacara Soal Ahok yang Akan Jadi Saksi Memberatkan Buni Yani

“Ngapain bikin begitu, uang triliunan. Karena seluruh Indonesia punya KTP, kasih jadi nasabah BPD saja, selesai,” pungkas Ahok.

Kini uang triliunan rupiah sudah dikorupsi. Dari dana sebesar 5,9 triliun sebagai anggaran proyek e-KTP, yang menguap alias dikorupsi mencapai 2,4 triliun rupiah. Dana itu konon dinikmati oleh berbagai pihak. Salah satunya Gamawan Fauzi yang didakwa mendapatkan dana sekitar 60 triliun rupiah lebih.

Kini Gamawan harus benar-benar bertanggung jawab karena kerugian Negara saat ia menjabata sebagai Mendagri adalahsalah satu inisiatifnya.