SHARE

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita kalau tubuh usaha punya daerah (BUMD) dahulu dipersepsikan jadi tubuh usaha yang cuma menggunakan biaya pendapatan serta berbelanja daerah (APBD).

Tetapi, waktu bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin DKI, Djarot mengatakan persepsi itu beralih.

” Nyatanya BUMD dulunya saat saya masih tetap di Jawa dipersepsikan jadi satu tubuh usaha yg tidak profesional, jadi tubuh usaha yang cuma dapat menggunakan APBD. Namun demikian masuk kesini, ketemu Pak Ahok, ada perubahan besar sekali didalam tata kelola, ” tutur Djarot.

Djarot mengemukakan hal itu dalam acara halalbihalal BUMD DKI Jakarta di Candi nanti, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Menurut Djarot, perubahan besar waktu Ahok menjabat jadi gubernur diawali dari rekruitmen deretan direksi, komisaris, sampai tubuh pengawas BUMD.

Djarot menjelaskan, pemikiran Ahok mengenai rekruitmen serta pemutusan jalinan kerja deretan BUMD yaitu tidak dikerjakan satu per satu, tetapi satu paket.

Maksudnya tidak beda untuk menyingkirkan alur fikir lama yang berasumsi BUMD hanya tubuh usaha yg tidak profesional serta susah dikontrol. Hal itu juga membawa hasil waktu diterapkan.

” Kita dapat lihat kalau BUMD yang ada sangatlah profesional, ” kata dia.

Djarot menjelaskan, BUMD dibuat tidak cuma untuk menggerakkan roda perekonomian di Jakarta.

Selain itu, BUMD harus juga membuat perlindungan orang-orang tidak dapat manfaat mempersempit kesenjangan pada orang yang kaya serta miskin.

Dalam mengelola APBD, Djarot mengatakan kalau BUMD mesti menggerakkan dua nilai, yaitu usaha serta service umum.

” Bila cuma orientasinya cuma pada usaha itu lebih gampang, mencari keuntungan sebesar-besarnyanya itu gampang, bila untuk service tambah baik itu gampang. Namun memadukan dua ini susah, maka dari itu systemnya kami ganti, ” ucap Djarot.

Dia juga percaya semua BUMD DKI Jakarta telah profesional dalam menggerakkan peranannya serta selalu menggerakkan beberapa fungsi itu dengan benar.