SHARE

SEMARANG — Ketua Program Magister Pengetahuan Politik FISIP Univesitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilainya system Penentuan Umum Presiden 2019 dengan mengaplikasikan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 atau 25 % akan mempermudah rakyat pilih calon presiden.

” Dengan ketetapan presidential threshold 20 % dari kursi DPR RI atau 25 % dari keseluruhan nada sah pada Pemilu 2014, peluang besar paling banyak tiga gunakan calon, ” kata Teguh, Sabtu (22/7).

Ia menyebutkan ambang batas pencalonan presiden itu membuat parpol tidak dapat mengusung pasangan calon presiden serta wapres sendiri. Berarti, mereka berkoalisi.

Dengan komposisi sekian, sedikit calon yang akan maju pada Penentuan Presiden 2019. ” Paling banter keluar tiga peserta pilpres hingga rakyat gampang memastikan pilihannya, ” tutur dia.

Lalu dia menerangkan apakah koalisi itu langkah yang baik dalam berpolitik. Menurutnya, koalisi sebenarnya satu langkah untuk penyederhanaan partai. ” Bila 0 %, kebanyakan orang dapat mencalonkan serta semuanya parpol dapat mengusung pasangan calon. Hal semacam ini yang rumit, ” kata dia.

Dengan hal tersebut, kata Teguh, ketetapan ambang batas pencalonan presiden itu lebih untungkan. Diluar itu, pengesahan presidential threshold 20 % juga sederhana, mempermudah rakyat pilih, lebih efektif dalam bagian biaya karna pengerjaannya cukup satu putaran.

” Peluang besar pada Pilpres 2019, head to head, dua pasangan calon. Jikalau ada tiga pasangan calon, kontestan ke-3 paling cuma pelengkap pasien, ” tutur dia.

Meski sekian, Teguh menyebutkan, walau DPR RI, Jumat (21/7) awal hari, sudah menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu jadi UU. Undang-undang ini belum juga final karna masih tetap ada pihak yang memajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu pada UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Akan Mudahkan Masyarakat Memilih

” Hasil Rapat Paripuna DPR RI belum juga jadi kepastian hukum karna masih tetap ada usaha judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ” kata Teguh.