SHARE
Akbar Tanjung (kiri) meminta KPK segera mengkalrifikasi nama Setya Novanto, jika tidak terlibat maka garus segera direhabilitasi.

Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar menyatakan tetap mendukung persoalan Setya Novanto diselesaikan melalui mekanisme hukum. Hal tersebut, telah dilakukan KPK.

“Novanto janji kooperatif. Dia juga bilang tak terlibat. Ya periksa saja secara proses hukum,” ucap Akbar.

Akbar menilai, disebut-sebutnya nama Setya Novanto lantaran diduga terlibat korupsi e-KTP bisa menyandera Golkar. Terlebih bila penyebutan nama Novanto tak disertai perkembangan ataupun penemuan fakta baru terkait kasus korupsi yang dituduhkan.

“Kalau terus disebutkan tentu akan ada efeknya,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Padahal, dalam dakwaan KPK kepada terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Setya Novanto tidak disebutkan menerima aliran dana korupsi e-KTP. KPK segera segera memberikan klarifikasi tentang status Novanto ini.

Inilah daftar penerima aliran dan akorupsi e-KTP.
Inilah daftar penerima aliran dan akorupsi e-KTP.

Alasan itu membuat Akbar mendesak KPK agar mempercepat kerjanya dalam membongkar kasus e-KTP. “Bila ada indikasi baru, terlepas siapa yang akan disebut, saya harap KPK tak ragu beberkan nama. Semua orang ingin tahu, agar kasus ini cepat selesai,” tutup Akbar.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan munculnya wacana Munaslub dari internal Golkar belum perlu ditindaklanjuti.

“Yang harus diutamakan adalah proses hukum yang kini masih berjalan,” ujar Akbar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 11 Mei 2017.

Jika tidak terlibat dan tidak ada tuduhan, maka Akbar Tanjung berharap KPK segera tidak mengkaitkan lagi nama Setya Novanto dan Golkar dengan kasus e-KTP.

Baca Juga  Ini Alasan Jahat KPK Tak Memburu Yasonna Laoli cs.