SHARE

Wakil Ketua Panitia Spesial Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Yandri Susanto menyebutkan, pihak Pansus relatif tidak sepakat bila pemilu kembali berdasar pada Undang-Undang Pemilu lama.

Sebab, kajian di pansus RUU Pemilu telah berjalan mulai sejak jauh hari serta intensif.

” Bila kami telah siang malam mengulas, tidak sepakat kembali pada undang-undang lama, ” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Meskipun demikian, kembali pada undang-undang lama, menurutnya, yaitu hak pemerintah. Yandri menjelaskan, pihaknya inginkan supaya hasil kajian Pansus di terima oleh semuanya pihak apapun akhirnya.

Demikian halnya pemerintah. Baiknya, kata Yandri, pemerintah turut dengan hasil yang sudah ditetapkan partai-partai di DPR.

” Namun bila pemerintah ambillah tempat sesuai sama haknya untuk menarik diri, ya kami tidak dapat apa-apa, ” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kajian lima gosip krusial masih tetap alot, terlebih pada point ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Meskipun demikian, Yandri meyakinkan paripurna pengesahan RUU Pemilu juga akan sesuai sama jadwal yang ditetapkan, yaitu 20 Juli.

” Jadwalnya 20 Juli tidak juga akan diundur, ” papar dia.

Pemerintah terlebih dulu meneror menarik diri dari kajian RUU Pemilu yang tengah berjalan di DPR bila selalu berlangsung kebuntuan masalah presidential threshold.

Pemerintah juga bersikeras memakai 20 % kursi DPR atau 25 % nada sah nasional. Sesaat, nada fraksi di DPR sekarang ini terbelah dalam tiga pilihan, yakni ikuti pemerintah, 0 %, serta 10-15 %.