SHARE

JAKARTA –Pemerintah tetaplah menginginkan supaya ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold sebesar 20 % dalam RUU Pemilu. Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan, argumen pemerintah tidak menginginkan presidential treshold kurang dari 20 %, untuk penyehatan demokrasi di Indonesia.

” Ini bukanlah masalah ngotot atau tidak ngotot PT (presidential treshold) 20 %. Pemerintah memiliki tempat untuk memastikan itu, kan juga dalam rencana untuk penyehatan demokrasi, ” kata Wiranto saat didapati wartawan di Komplek parlemen Senayan, Senin (10/7).

Sebab menurut dia, selanjutnya ada satu keadaan Parpol atau paduan Parpol mempunyai mekanisme yang paling baik untuk pencalonan pemimpin (presiden). Hingga tidaklah perlu memiliki calon presiden yang begitu banyak hingga juga akan menaikkan kesemrawutan dalam penyelenggaraan pemilu.

Berkaca pada penyelenggaraan Pilpres 2014 tempo hari, menurut Wiranto telah bagus. Di mana ada penyusutan calon calon pemimpin (presiden-wakil presiden) lewat komunikasi politik. Serta semuanya maksudnya yaitu kwalitas calon pemimpin.

” Nah bila telah ada mekanisme yang sesuai sama itu jadi tidaklah perlu dirubah. Pakai itu saja karna telah bagus ada calon yg tidak banyak, namun berkwalitas karna mengerucut dari sistem di komunikasi Parpol, ” katanya.

Di tanya masalah komunikasi pemerintah yg tetaplah bersikukuh PT 20 % serta Parpol beda yang masih tetap buntu. Bekas Panglima ABRI ini menyatakan pemerintah tidak memakai terminologi ‘ngotot’.

” Semuanya gunakan alasantasi yang sehat. Itu tujuannya. Namun bila deadlock juga akan kita tunggulah kelak seperti apa, ” tuturnya.

Sampai mendekati waktu akhir kajian RUU Pemilu, Pansus belum juga temukan kata setuju berkaitan besaran Presidential Treshold di pemilu mendatang.

Pemerintah serta sebagian partai pendukung tetaplah setuju PT 20 %, sedang partai beda seperti Demokrat menginginkan PT 0 % serta Gerindra menyarankan 10-15 %.