SHARE

Beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam kembali menekan pemerintah supaya selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pasalnya, mulai sejak pengumuman gagasan pembubaran pada 8 Mei 2017, pemerintah dinilai belum juga lakukan langkah konkret apa pun.

Direktur Muslim Moderate Society Zuhairi Misrawi menyebutkan, tekanan itu bermula dari beragam kecemasan kalau kehadiran HTI malah juga akan memecah iris umat Islam serta membuat perseteruan internal.

Menurut Zuhairi, HTI dengan terang berasumsi grup yg tidak menyepakati rencana khilafah yaitu grup yang tidak mematuhi nilai-nilai Islam.

” Klaim HTI yang gampang mengkafirkan sesama Islam, yang terima atau mengaplikasikan demokrasi. Itu dipandang kafir, walau sesama muslim, ” tutur Zuhairi, dalam satu diskusi ‘Pembubaran HTI serta Amanat Konstitusi Kita’ di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

” Ini pasti beresiko. Ini mengapa NU demikian tegas karna HTI membuat perseteruan internal di kelompok muslim. Pasti kami tidak terima bila dimaksud kafir, ” kata dia.

Argumen yang lain, lanjut Zuhairi, HTI dinilai sering melihat negara yg tidak mengaplikasikan syariat Islam adalah negara kafir.

Dengan hal tersebut, Pancasila jadi basic negara dipandang tidak cocok dengan nilai Islam.

Walau sebenarnya, kata Zuhairi, dalam muktamar Nahdlatul Ulama th. 1984 di Situbondo, dengan tegas dijelaskan kalau Pancasila jadi perekat kesatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan aturan Islam.

” Kami berasumsi Pancasila itu perekat serta tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karenanya memerlukan langkah hukum yang tegas. Negara beda telah tambah lebih tegas, ” kata Zuhairi.

” Bukan sekedar membahayakan Pancasila serta kehidupan berbangsa serta bernegara, kehadiran HTI serta ideologinya juga akan mengakibatkan bentrokan di internal umat Islam, ” lanjut dia.

Desak pemerintah percepat bubarkan HTI

Terlebih dulu, 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menekan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebutkan, pemerintah butuh menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas jadi landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

” Pemerintah butuh selekasnya wujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karenanya kami menuntut pemerintah percepat penerbitan Perppu mengenai Ormas serta menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila serta UUD 1945, ” tutur Said waktu memberi info di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).