SHARE
Anas Urbaningrum ingatkan publik jika kasus Century lebih merusak.

Hiruk pikuk masyarakat Indonesia dalam menyoroti kasus korupsi e-KTP yang tengah disidangkan di Pengadilan Tpikor, Jakarta, sejak Maret 2017 di mata Anas Urbaningrum tidak tepat. Pasalny masih banyak kasus yang lebih besar dan lebih merugikan negara didiamkan begitu saja.

Pernyataan itu langsung keluar dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu saat menjadi saksi di kasus e-KTP. Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbanirum juga mengungkap permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait usulan hak angket Bank Century pada tahun 2009.

Awalnya, majelis hakim bertanya seputar proses pembahasan proyek e KTP yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun itu kepada Anas. Salah seorang hakim bertanya terkait lobi-lobi anggaran di DPR RI.

Anas kemudian menjawab, tak ada proses lobi untuk meloloskan proyek tersebut. Lagipula, kata Anas, saat itu ia tengah disibukkan dengan hak angket terkait skandal aliran dana Bank Century. Usulan hak angket tersebut muncul pada akhir Oktober 2009 saat Anas baru menjabat sebagai ketua fraksi.

Anas lalu mengungkit arahan SBY yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terkait usulan hak angket Century di DPR. Menurut Anas, SBY ingin Fraksi Partai Demokrat berupaya agar DPR menolak hak angket Century.

“Karena itu adalah hal politis yang dianggap penting dan mengganggu produktivitas pemerintahan, kami dipanggil ketua dewan pembina, untuk konsentrasi bagaimana usulan hak angket tidak disetujui DPR,” kata Anas.

Dalam kesaksiannya, Anas juga mengungkapkan isi hatinya terhadap Setya Novanto. Anas Urbaningrum mengatakan pernah kesal terhadap Setya Novanto.

Pasalnya, Anas yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dianggap gagal karena tidak berhasil melobi partai politik lain agar angket Bank Century tidak digulirkan. Sementara Novanto saat itu adalah ketua fraksi Partai Golkar.

Baca Juga  Inilah Karangan Fiksi Nazaruddin yang Dibantah Setnov dan Anas

“Ada yang mengecap saya sebagai ketua umum gagal karena gagal membendung Pansus itu dan gagal ketika kalah voting di DPR termasuk fraksi Pak Novanto. Saya waktu itu sebel dengan Pak Novanto ini,” kata Anas.

Karena dianggap bisa mengganggu stabilitas dan produktivitas Pemerintahan, maka Anas diperintahkan oleh Ketua Dewan Pembina yang saat itu adalah Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono agar fokus pada usaha membatalkan angket Century. “Sejak itu kami berjibaku lobi sana sini agar itu tidak terjadi, tapi akhirnya toh di paripurna disetujui,” kata Anas Urbaningrum.

Anas kemudian menambahkan lagi konsentrasi mereka kemudian fokus pada Pansus Bank Century. “Jadi bisa dibayangkan konsentrasi kami,” tukas Anas Urbaningrum.

Di mata SBY, Anas dan Partai Demokrat, kasus Century jauh lebih menyiata perhatian mereka dibandingkan kasus e-KTP. Jadi tak heran jika dampak yang ditimbulkan akibat dua kasus itu, maka kasus Century jauh lebih berpengaruh. Korupsi yang muncul dari kasus Century luar biasa besar dan merusak tatanan di Indonesia.